HEADLINE

Dirombak Total, Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat

""Tapi yang paling penting, Otsus dan Dana Otsus itu betul-betul memberikan manfaat besar bagi masyarakat di tanah Papua, bagi kesejahteraan," ujar Presiden Joko Widodo."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo berencana mengevaluasi total pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat, yang telah berjalan setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus diberlakukan. 

Jokowi mengatakan, evaluasi tersebut akan menilai efek yang dirasakan masyarakat terhadap Otonomi Khusus yang akan berakhir pada 2021. Jokowi berjanji proses evaluasi Otonomi Khusus akan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Papua.

"Nanti akan kita bicarakan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah di tanah Papua. Tapi yang paling penting, Otsus dan Dana Otsus itu betul-betul memberikan manfaat besar bagi masyarakat di tanah Papua, bagi kesejahteraan, bagi kemakmuran, bagi perbaikan-perbaikan Sumber Daya Manusia yang ada di sana," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019).

Jokowi enggan mengomentari pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat selama ini. Meski demikian, kata Jokowi, pemerintah akan mencari celah yang masih perlu perbaikan dalam ketentuan Otonomi Khusus.

Sebelumnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga telah mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh untuk pelaksanaan Otonomi kKhusus di Papua dan Papua Barat. 

Salah satu yang paling disorot adalah soal penganggaran Dana Otonomi Khusus yang mencapai triliunan rupiah, tapi minim pertanggungjawaban. Misalnya pada APBN 2020, pemerintah menganggarkan Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat senilai Rp8,3 triliun, yang terdiri dari Papua Rp5,861 triliun dan Papua Barat Rp2,512 triliun. Alokasi tersebut naik sekitar Rp70 miliar dibandingkan dengan alokasi pada tahun ini. Selain dana otonomi daerah tersebut, pemerintah juga menyiapkan dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat senilai Rp4,680 triliun.

Editor: Fadli Gaper 

• otonomi khusus
• Papua