Share This

Ribuan Napi di Sulteng Menyelamatkan Diri dari Gempa-Tsunami, Ini Langkah Ditjenpas

Ditjenpas Kemenkumham memberi waktu ke para narapidana dan tahanan untuk menemui anggota keluarga yang menjadi korban.

, NASIONAL

Senin, 01 Okt 2018 19:45 WIB

Sejumlah toko dan gudang yang rusak akibat diterjang gempa dan tsunami berkekuatan 7,4 SR di kawasan Pergudangan Kabupaten Donggala, Sulteng, Senin (1/10). (Foto: ANTARA/ Amirullah)

KBR, Jakarta - Sebanyak 1.425 narapidana dan tahanan di Sulawesi Tengah menyelamatkan diri serta usai gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat (28/9/2018). Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami menjelaskan, seribuan lebih warga binaannya itu dilaporkan tak berada di lokasi. Meliputi lima lokasi Lapas Rutan yang terdampak. Yakni Lapas Palu, Rutan Palu, Rutan Donggala, Lapas Perempuan Palu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu.

"Isi total Sulawesi Tengah 3.220 (warga binaan) mudah-mudahan ini benar, mohon maaf karena ini bergerak terus, eksisting (bertahan) sekarang 1.795. Yang tidak berada di tempat ada 1.425 (warga binaan), tapi ini sekali lagi berdasarkan informasi pagi ini (1/10). Termasuk Lapas Donggala saya belum dapat informasi karena ini masih kosong," jelas Utami saat konferensi pers di Kantor Ditjenpas Jakarta, Senin (1/10/2018).

Ia menuturkan, dirinya telah mengunjungi Palu setelah terjadinya gempa untuk melihat secara langsung kondisi rutan dan lapas di sana. Namun Utami mengaku belum bisa menuju rutan di Kabupaten Donggala karena akses menuju daerah tersebut masih tertutup.

Data Ditjenpas Kemenkumham hingga Senin (1/10/2018) siang menunjukkan, Lapas Palu diisi 581 warga binaan dan hanya tersisa 66 orang yang bertahan di Lapas. Rutan Palu berisi 463 warga binaan dan hanya tersisa 53 orang. Kemudian Rutan Donggala dengan 333 warga binaan, hingga kini kosong. Sementara Lapas Perempuan Palu dengan 84 warga binaan dan tiga bayi, hanya tingga sembilan warga binaan. Lokasi kelima untuk LPKA di Palu berisi 29 anak, tersisa lima anak.

Baca juga:


Beri Waktu Seminggu

Atas bencana ini, menurut Dirjenpas Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami, pihaknya memberi waktu ke para narapidana dan tahanan untuk menemui anggota keluarga yang menjadi korban. Setelah tenggang sepekan diberikan, para warga binaan nantinya diminta menyerahkan diri.

Ia mengatakan telah membentuk satuan tugas (satgas) dan posko di Rutan serta Lapas Palu sebagai pusat pendataan juga pelaporan warga binaan.

"Ada keluarga yang melaporkan pada kami bahwa warga binaan ada di rumah. Waktu yang kami berikan sebelum nanti kami lakukan pencarian, tentunya bekerja sama dengan Kepolisian dan pihak terkait kepastian mereka kami berikan waktu untuk satu minggu melaporkan kembali."

Menurut Utami, izin keluar tahanan untuk sementara itu diberikan lantaran situasi darurat pascagempa yang mengakibatkan trauma. Sehingga, mengharuskan sebagian warga binaan mencari informasi soal keberadaan serta kondisi keluarga. Namun begitu, ia tetap akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan para narapidana dan tahanan kembali ke sel tepat waktu.

"Masih ada trauma yang luar biasa saat waktu merasakan gempa, ada yang trauma karena keluarga (narapidana) ada yang meninggal. Narapidana sendiri masih dalam kondisi trauma, jadi kami memberikan batasan waktu setelah seminggu," jelas Utami.

Baca juga:

Satgas dan posko pengaduan Ditjenpas Kemenkumham itu bukan saja untuk pusat pelaporan warga binaan, melainkan juga pendampingan.

"Tim dari Sekretariat Jenderal untuk melakukan pemetaan. Langkah-langkah yang kami lakukan, kami membentuk Satgas dan hari ini sudah berangkat lagi ke Palu untuk melakukan pendampingan," ungkap Utami.

"Kemudian kami tugaskan, setelah di dalam kondisi lingkungan lebih kondusif, teman-teman kami (akan) buka Posko," imbuhnya. 

Dirjen PAS perempuan pertama itu mengungkapkan, telah menerima banyak laporan soal napi yang ingin kembali ke Lapas pascagempa. Ia juga menginstruksikan agar Kepala Rumah tahanan (Karutan) setempat menggunakan rumah dinas masing-masing sebagai penampungan sementara para narapidana. Disamping juga, mendirikan posko di lokasi-lokasi tertentu.

Kata Utami, mayoritas narapidana sudah berjanji ke petugas untuk kembali pasca menemui keluarga. "Karena memang pada waktu lari mereka sebagian besar berjanji untuk kembali dan sekarang ini kami terus lakukan komunikasi jajaran kami yang di sana menghubungi alamat yang ada untuk segera kembali," imbuhnya.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.