Share This

Gempa dan Tsunami Palu, Jokowi Siapkan Inpres Bantuan Asing

Indonesia mempersilakan perusahaan atau organisasi yang berminat membantu korban Palu untuk menghubungi Kepala BPKM Thomas Lembong, melalui media sosial atau surat elektronik.

, NASIONAL

Senin, 01 Okt 2018 13:08 WIB

Petugas Basarnas membawa korban selamat gempa dan tsunami yang terjebak di dalam restoran Dunia Baru, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9). (Foto: ANTARA/ M Adimaja)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat penanganan gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Melalui Inpres tersebut, Jokowi bakal mengizinkan bantuan dari sektor swasta di seluruh dunia masuk ke Indonesia, guna membantu penanganan tanggap bencana dan pemulihan Kota Palu.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, melalui akun media sosialnya. Sayangnya, Thomas tak menyebut status bencana untuk gempa dan tsunami Palu tersebut, apakah akan berstatus bencana nasional atau bukan.

"Saya membantu mengkoordinasikan bantuan dari sektor swasta dari seluruh dunia," cuit Thomas melalui akun Twitternya, Senin (1/10/2018).

Thomas mengatakan, Jokowi memutuskan menerima bantuan asing tersebut sejak Minggu (30/9/2018) malam. Ia pun mempersilakan perusahaan atau organisasi yang berminat membantu korban Palu untuk menghubunginya melalui media sosial atau surat elektronik.

Meski begitu, kata Thomas, aliran bantuan asing tersebut tetap harus menunggu Inpres yang kini sedang disiapkan.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.