Share This

Bagikan Sertifikat, Jokowi: Saya Pusing Dicurhati Warga Soal Sengketa Lahan

Presiden Joko Widodo mengaku pusing setiap mendengar keluhan warga yang mengalami sengketa lahan.

, NASIONAL

Kamis, 27 Sep 2018 19:43 WIB

Presiden Joko Widodo berdialog dengan masyarakat saat penyerahan sertifikat tanah untuk warga di Depok, Jawa Barat, Kamis (27/9). (Foto: ANTARA/ Puspa P)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku pusing setiap mendengar keluhan warga yang mengalami sengketa lahan.

Jokowi mengatakan, konflik lahan bisa terjadi antara warga dengan pemerintah, perusahaan BUMN ataupun swasta, juga bahkan sesama warga. Padahal sengketa tersebut tak perlu terjadi jika ada sertifikat yang menjadi bukti kepemilikan lahan.

"Di mana-mana ada sengketanya, 100 meter, 200 meter, ada. Yang berhektar-hektar juga ada. Caranya, nggak mau tahu saya. Pokoknya rakyat harus terima yang namanya sertifikat. Karena ini adalah bukti hak hukum atas tanah rakyat," kata Jokowi di Depok, Kamis (27/9/2018).

"Pusing kita, tiap ke desa dengar, tiap ke kampung dengar, tiap ke provinsi dengar. Nggak bisa saya bekerja seperti itu," tambah Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengeluhkan sulitnya proses penyelesaian kasus sengketa lahan. Karena kata dia, kerapkali tak ada sertifikat yang mampu membuktikan kepemilikan. Biasanya, warga memang memiliki girik sebagai bukti kepemilikan namun sebagian lagi atau bahkan mayoritas masih tidak punya.

Jokowi telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil untuk mengebut program sertifikasi lahan. Pemerintah memperkirakan terdapat 126 juta bidang lahan di Indonesia, baru 46 juta bidang di antaranya yang disertifikasi. Sehingga menurut Presiden, Menteri Sofyan harus merampungkan sertifikasi 80 juta bidang tanah sisanya.

Tahun lalu, Sofyan mampu menyertifikasi 5 juta bidang lahan, sementara tahun ini Jokowi menargetkan sertifikasi 7 juta bidang lahan. Adapun 2019, Jokowi meminta ada penambahan sertifikasi hingga mencapai target 9 juta bidang lahan.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.