Share This

Tito: Isu Rohingya untuk Melawan Pemerintah Kita

"Saat ini di media sosial ramai dengan isu Rohingya yang justru digunakan untuk melawan pemerintah kita,"

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 05 Sep 2017 13:44 WIB

Ilustrasi: Pengungsi Rohingnya di Aceh. (Foto: KBR/Erwin J.)

KBR, Jakarta- Kapolri Tito Karnavian memerintahkan  Kapolda Jawa Tengah agar tidak mengeluarkan izin aksi bela Rohingya yang akan dilakukan di Candi Borobudur. Tito beralasan, Candi Borobudur adalah objek vital yang harus dilindungi karena salah satu warisan dunia.

Selain itu, Candi Borobudur juga digunakan sebagai tempat beribadah umat buddha.

"Aksi Borobudur dilarang. Saya perintahkan Kapolda Jateng, jangan diizinkan. Jangan menerima surat pemberitahuan, karena ini objek vital. Warisan dunia, ini tidak lagi milik Indonesia, tapi warisan dunia yang harus dijaga kelestarian budayanya," katanya saat ditemui di Mabes Polri, Selasa (05/09/17)

Tito juga menjelaskan permasalahan yang terjadi di Myanmar bukan masalah agama. Menurutnya yang terjadi adalah permasalahan antara pemerintah Myanmar dengan sekelompok etnis yang melakukan penyerangan   kepada pemerintah.

"Jadi bukan masalah agama, di sana banyak juga kok umat Buddha yang menolong Rohingya. Jadi saya minta warga juga jangan termakan provokasi. Solidaritas boleh, tapi jangan berlebihan," jelasnya.

Tito juga meminta agar permasalahan Rohingya ini jangan dijadikan sebagai isu untuk melawan pemerintah di Indonesia. Menurutnya saat ini sudah banyak kelompok yang memanfaatkan kasus Rohingya sebagai propaganda untuk melawan pemerintah.

"Jadi kita lihat saja hasil pertemuan Ibu Menlu dengan pemerintah Myanmar. Saat ini di media sosial ramai dengan isu Rohingya yang justru digunakan untuk melawan pemerintah kita," ujar dia.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.