Share This

Soal Menteri Nyaleg, Ini Instruksi Presiden dan Tanggapan Wapres

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan ada sejumlah menteri yang sudah meminta izin presiden untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif.

HEADLINE , NASIONAL

Selasa, 17 Jul 2018 18:30 WIB

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas. (Foto: Setkab.go.id)

KBR, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan ada sejumlah menteri yang sudah meminta izin presiden untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif.

Pramono menyebut nama rekan satu partainya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Selain dua nama tersebut, menurut Pramono, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, dan Menteri Desa Putro Sandjojo juga dipastikan akan mewakili Partai Kebangkitan Bangsa di pileg 2019.

Dia menjelaskan sosok-sosok tersebut selama ini diandalkan partainya masing-masing untuk mengamankan kursi di DPR periode mendatang.

"Memang beberapa menteri secara resmi telah mengajukan untuk menjadi calon anggota legislatif. Karena memang beberapa menteri akan menjadi pengumpul suara atau vote gather bagi partai yang bersangkutan. Semisal Mbak Puan Maharani di dapil Solo. Suara Mbak Puan pada pileg lalu hampir 400 ribu. Artinya kan, dua kursi sendiri," ujar Pramono di kantornya, Selasa (17/7/2018).

Pramono mengakui ada beberapa menteri yang ditahan oleh Presiden Joko Widodo. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu melarang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mengikuti pileg 2019. Alasan Jokowi, tugas keduanya tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, posisi Tjahjo sebagai Mendagri dinilai berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan dengan lembaga penyelenggara pemilu.

Sementara itu, Pramono memastikan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari partai Nasdem tidak akan melaju. Adapun untuk Menteri Agama Lukman Hakim, kata Pramono sejauh ini belum ada pemberitahuan kepada pihak Istana.

"PPP antara iya dan tidak karena Menag sedang konsentrasi mengurusi masalah haji."

Baca juga:


Pengaruhi Kinerja Pemerintah

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada sejumlah menterinya yang maju di Pileg 2019 untuk tetap memprioritaskan kerja di pemerintahan. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jokowi hanya mengizinkan menteri-menterinya berkampanye pada Sabtu dan Minggu.

"Presiden telah berikan arahan siapapun menteri yang akan maju, tetap memprioritaskan tugas-tugas utamanya. Dan mereka diizinkan sosialisasi di dapil masing-masing hanya Sabtu dan Minggu. Sehingga tidak pengaruhi kerja yang bersangkutan," kata Pramono di Kantor Setkab.

Kendati, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui majunya sejumlah menteri sebagai bakal calon anggota legislatif akan menggangu kinerja pemerintahan. Pasalnya, fokus sejumlah menteri akan terbagi antara tugas pemerintahan dan tugas partai.

"Tentu sulit ya. Karena masa kampanye pasti mengganggu waktu bekerja, pasti. (Tapi) ya kan ada sekjennya, dirjennya. Bisa jalan. (Enggak reshuffle?) Belum tahu, belum tahu. Tanggung tinggal satu tahun lagi," ujar Kalla di lokasi terpisah di kantornya, Selasa (17/7/2018).

Kalla mengatakan dirinya dan Presiden Joko Widodo belum berniat untuk merombak kabinet. Menurut dia, fungsi para menteri itu masih bisa diisi oleh sekjen maupun dirjen kementerian masing-masing. Dia berharap, hal itu tidak mengganggu program dan target masing-masing kementerian.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi sejumlah orang di lingkaran Kabinet Jokowi akan mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif 2019-2024. Nama-nama itu di antaranya Menko Pembangunan Manusia Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, dan Juru Bicara Presiden Johan Budi. Di samping itu, kata Pramono, ada satu lagi menteri yang masih mempertimbangkan tawaran sebagai caleg yakni Menteri Agama Lukman Hakim.

Ia memastikan pemerintah akan mengawasi secara ketat menteri-menterinya yang berlaga pada pemilihan legislatif tahun depan. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas sebagai menteri selama masa kampanye. Pramono juga percaya Bawaslu sebagai lembaga pengawas akan memantau pelbagai potensi penyelewengan tersebut.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.