Share This

Menteri Nyaleg, Istana Minta Tugas Utama Tetap Jadi Prioritas

"Paling penting jangan kemudian menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Selama dia cuti, ya diperlakukan seperti Caleg biasa."

, NASIONAL

Rabu, 18 Jul 2018 08:34 WIB

Ilustrasi: Sejumlah Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) menggunakan 'odong-odong' menuju KPU Kota Tegal untuk pendaftaran Bacaleg, Jawa Tengah, Selasa (17/7). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-  Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, partainya mengusung Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam pemilihan legislatif Dapil Bekasi-Depok, Jawa Barat.  Arsul beralasan, Lukman Hakim dimungkinkan mampu meraup suara PPP dalam pemilu nanti. Kata dia, selaku kader partai, Lukman memang berfungsi sebagai pendulang suara.

"Termasuk yang menjadi Caleg kami adalah satu-satunya menteri yang kami punyai di kabinet saat ini, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Yang pada akhirnya membutuhkan untuk mendaftarkan diri setelah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi untuk menjadi Caleg," terang Arsul di Kantor KPU Pusat, Selasa (17/7/18).

Alasan senada disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung tiga menteri  maju sebagai  calon legislator. Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding menyebut, pengusungan itu guna mendongkrak suara PKB dalam pemilu serentak 2019.

Abdul juga meyakini, menteri yang diusung sebagai Caleg itu punya ketenaran di masyarakat.

"Mereka sesuai peraturan yang berlaku ada di kementerian dan lepresidan, mereka ikut aturan. Menteri itu kan politisi, kader partai, jadi mereka kita minta untuk membantu partai memperoleh suara. Membantu partai untuk mendapatkan kursi, sekaligus mengajak masyarakat bergabung di PKB," terang Abdul usai penyerahan berkas  di Kantor KPU Pusat, Selasa malam (17/7).

Tiga menteri yang dicalonkan PKB, antara lain; Menaker Hanif Dhakiri untuk  Dapil Depok Jabar VI, kemudian Menpora Imam Nahrawi maju di Jakarta Timur Dapil DKI I, terakhir Mendes Eko Putro Sandjoyo untuk Dapil Bengkulu.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selain mencalonkan sejumlah menteri  juga mendaftarkan Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Komunikasi yang juga bekas  Pelaksana tugas Pemimpin KPK, Johan Budi.

Hasto menjelaskan pencalonan Johan Budi didasari pada keinginan PDIP  berkontibusi bagi rakyat. Dari kalangan menteri, Hasto mengungkapkan, PDI Perjuangan hanya mencalonkan dua menteri.

"Dari menteri, meski ada sekitar tujuh menteri yang akan dicalonkan, tapi kami putuskan hanya mencalonkan Mbak Puan Maharani dan Pak Yasonna Laoly. Kami sudah konsultasikan dengan Presiden. Nanti saat kampanye keduanya akan cuti dan jika terpilih akan bersamaan dengan pelantikan Presiden, maka tidak mengganggu jalannya pemerintahan," ujar Hasto di Kantor KPU Pusat.

Lanjut Hasto, sebelumnya PDI Perjuangan akan mencalonkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, namun urung karena pentingnya keberadaan mereka dalam pemerintahan.

"Bagaimanapun juga pemerintah juga harus berjalan dengan baik kami tidak boleh mengedepankan kepartaian untuk menteri-menteri untuk gabung ke PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Menanggapi majunya sejumlah menteri, istana berjanji akan mengawasi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, para menteri yang nyaleg dilarang menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara untuk berkampanye. Selain itu, kata Pram, para menteri tersebut juga tak dibolehkan menggunakan fasilitas dari negara untuk mengunjungi calon pemilihnya di daerah.

"Saya yakin Bawaslu sampai dengan tingkat kecamatan akan memberikan pengawasan. Yang paling penting jangan kemudian menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Selama dia cuti, ya diperlakukan seperti Caleg biasa. Begitu kembali dari cutinya, menjabat sebagai menteri biasa," kata Pramono di komplek Istana Kepresidenan.

Pramono mengatakan, para caleg menteri yang cuti kampanye akan kehilangan beberapa fasilitas dari negara untuk sementara. Misalnya, kata Pramono, menteri tersebut tak bisa mengunjungi daerah pemilihannya menggunakan ongkos kunjungan kerja yang dianggarkan negara. Fasilitas itu bisa kembali melekat pada sang menteri jika masa cutinya telah habis.

Menurut Pramono, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan para menterinya yang nyaleg agar tetap memprioritaskan tugas utamanya. Kata dia, Jokowi  mengizinkan menterinya berkampanye ke dapilnya masing-masing, yakni pada hari Sabtu dan Minggu.

Menurut  Direktur Populi Center Usep Ahyar menyebut sejumlah menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tak memiliki prestasi yang mencolok, untuk dipamerkan dalam kampanye Pileg 2019 mendatang. Meski begitu, kata dia, strategi partai politik mengusung menteri sebagai Caleg, sangat efektif untuk mendulang suara.

"Itu menengah semua kalau dari sisi kinerja menteri. Tetapi kan namanya nyaleg kan tidak terkait secara langsung, dengan kinerja dia di kementerian. Kadang-kadang begitu. Paling tidak, mereka tidak punya cacat dalam memimpin kementerian itu. Partai-partai memasang menteri untuk Caleg kan karena sebenarnya mereka kader-kader terbaik dari partai politik itu," kata Usep kepada KBR, Selasa (17/07/2018).

Berdasarkan survei Populi Center   akhir tahun lalu, prestasi dan popularitas menteri dari partai  kalah oleh menteri dari kalangan profesional atau non-partai. Usep berkata, peringkat menteri paling berprestasi dipegang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sementara di bawah Susi, ada nama bekas Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kata dia, satu-satunya caleg menteri yang masuk dalam sepuluh besar menteri berprestasi menurut responden adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, yang ada di peringkat lima. Sedangkan caleg menteri lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, termasuk dalam menteri dengan prestasi yang standar.

Usep berujar, terdapat dua kecenderungan pemilih saat memberikan suaranya, yakni berdasarkan partai politik dan caleg yang diusung. Jika partai tersebut tak menarik bagi pemilih, menurut Usep, setidaknya ada pilihan Caleg yang lebih dikenal, seperti menteri atau selebritas, yang memiliki peluang besar untuk dipilih masyarakat. 

Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, meski nyaleg, menteri tersebut tetap harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditinggalkannya selama cuti kampanye. Kata dia, kinerja menteri tersebut biasanya sudah tak maksimal sejak mendaftar ke KPU. Alasannya,   fokusnya terpecah antara pekerjaan rutin di kementerian dan memikirkan strategi pemenangannya dalam Pileg.

"Kan sekarang, per tahun ini semua kementerian sebetulnya juga sudah tidak ada keputusan yang drastis. Sudah pasti tidak akan efektif. Jangankan enam bulan, sejak Januari juga sudah tidak efektif, karena sudah menyiapkan dokumen pendaftaran dan sebagainya. Tetapi kan organisasi jalan oleh eselon satu dan dua. Yang penting menterinya punya program yang harus siap dijalankan. Menterinya harus menyiapkan. Kalau nanti ada apa-apa, dia tetap harus tanggung jawab," kata Agus kepada KBR, Selasa (17/07/2018).

Agus mengatakan, para menteri biasanya sudah tak memiliki banyak pekerjaan dalam setahun terakhir masa jabatannya. Menurut Agus, menteri tersibuk di tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Beruntung, kata Agus, Basuki bukan kader partai dan tak nyaleg. 

Baca juga: 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan akan mengawasi menteri yang didaftarkan partai untuk menjadi calon anggota legislatif. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar   mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu mengatur  kewenangan pengawasan   ketika calon tersebut melakukan kampanye. Misalnya, ketika calon legislatif dari kalangan menteri itu memanfaatkan waktu cuti.

"Kan harus cuti pada saat melakukan kampanye, nah itu mungkin pengawasan yang harus diperhatikan oleh Bawaslu. Dan juga pada saat dia bepergian pada saat kampanye, apakah dia memakai fasilitas negara atau tidak," kata Fritz kepada KBR, Selasa (17/7/18).

Fritz mengatakan, pengawasan ketika kampanye meliputi; penggunaan fasilitas negara, netralitas aparatur sipil negara (asn) yang kemungkinan ada pejabat terlibat dalam kampanye calon legislatif, serta apabila ada calon yang mempergunakan kebijakan untuk menguntungkan dirinya.

 Baca juga:

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada sejumlah menterinya yang maju di Pileg 2019 untuk tetap memprioritaskan kerja di pemerintahan. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jokowi hanya mengizinkan menteri-menterinya berkampanye pada Sabtu dan Minggu.

"Presiden telah berikan arahan siapapun menteri yang akan maju, tetap memprioritaskan tugas-tugas utamanya. Dan mereka diizinkan sosialisasi di dapil masing-masing hanya Sabtu dan Minggu. Sehingga tidak pengaruhi kerja yang bersangkutan," kata Pramono di Kantor Setkab.

Kendati, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui majunya sejumlah menteri sebagai bakal calon anggota legislatif akan menggangu kinerja pemerintahan. Pasalnya, fokus sejumlah menteri akan terbagi antara tugas pemerintahan dan tugas partai.

"Tentu sulit ya. Karena masa kampanye pasti mengganggu waktu bekerja, pasti. (Tapi) ya kan ada sekjennya, dirjennya. Bisa jalan. (Enggak reshuffle?) Belum tahu, belum tahu. Tanggung tinggal satu tahun lagi," ujar Kalla di lokasi terpisah di kantornya, Selasa (17/7/2018).

Kalla mengatakan dirinya dan Presiden Joko Widodo belum berniat untuk merombak kabinet. Menurut dia, fungsi para menteri itu masih bisa diisi oleh sekjen maupun dirjen kementerian masing-masing. Dia berharap, hal itu tidak mengganggu program dan target masing-masing kementerian.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.