Share This

Bertemu Ketum PAN, SBY Ingin Kader Demokrat jadi Cawapres

"Apakah Pak Zul nanti bersama-sama dengan Demokrat dalam satu koalisi atau berbeda. Tapi rasanya chemistry kita cocok selama ini. Mudah-mudahan ditakdirkan bersama juga nanti,"

HEADLINE , NASIONAL

Kamis, 26 Jul 2018 08:22 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (kiri) menerima kedatangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7). (Foto

KBR, Jakarta- Partai Demokrat belum menentukan sikap koalisi hingga saat ini. Hal itu disebabkan waktu komunikasi masih terbuka antar parpol hingga masa pendaftaran capres-cawapres di KPU berakhir. Meski begitu, Pemimpin Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pihaknya tetap menginginkan kadernya menjadi cawapres dari Prabowo.

"Saya harus mengatakan berkali-kali bagi Demokrat, Cawapres itu bukan harga mati. Tetapi menjadi harapan kader kalau salah satu putra partai kami punya peluang untuk menjadi Cawapres," kata SBY usai menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan  di rumahnya, Jalan Mega Kuningan Timur VII Jakarta, Rabu (25/7/18).

SBY   mengatakan, bahwa kerangka koalisi partai oposisi ke depan sepenuhnya ada di tangan Prabowo selaku Capres. Dia meyakini, hal itu akan segera dibahas oleh pendukung parpol koalisi.

"Tetapi sebagaimana yang saya garisbawahi tadi malam itu. Koalisi yang kokoh, yang efektif, dan bisa bertahan baik menghadapi goncangan, apabila dilandasi niat baik untuk berkoalisi," terangnya.

Terkait pertemuan dengan PAN, SBY menyebut pembahasannya sebatas merumuskan visi-misi. Serta memelajari hasil survei terkait evaluasi masyarakat terkait pemerintah Jokowi. Maka, hingga kini SBY belum memiliki sikap sepakat tidaknya berkoalisi dengan PAN.

"Saya tidak tahu. Apakah Pak Zul nanti bersama-sama dengan Demokrat dalam satu koalisi atau berbeda. Tapi rasanya chemistry kita cocok selama ini. Mudah-mudahan ditakdirkan bersama juga nanti," ujar SBY.

Hal senada dikatakan  Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Usai bertemu SBY, dia  belum bisa memastikan arah koalisi partai akan bergabung tidaknya bersama partai oposisi lainnya seperti Demokrat, Gerindra, dan PKS.  Zulkifli memastikan sikap partainya dapat diketahui mendekati tenggat waktu pengusungan berakhir.

"Dalam proses itu kan belum bisa dikatakan hasil yang mutlak proses. Termasuk juga kemarin saya silaturrahmi dengan berbagai kalangan. Oleh karena itu mudah-mudahan kan ini sudah tambah dekat, komunikasi intens itu tetap bagus. Pada saatnya teman-teman akan dapat jawaban yang jelas. Kayak bola gitu, ada injury time," kata Zulkifli dalam konferensi pers di rumah  SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII Jakarta, Rabu (25/7/18).

Dalam pertemuan bersama SBY, Zulkifli menyebut   tidak membicarakan soal Capres dan Cawapres. Justu pihaknya membahas situasi Indonesia kekinian. Misalnya, keduanya menyepakati penerapan politik kebangsaan. Kata dia, dunia perpolitikan harus dibersihkan dari polusi seperti kecurangan, dan sejenisnya.

"Mudah mudahan setelah ini ada tindak lanjut komunikasi tentang Indonesia, dan politiknya lebih setara," tutupnya. 

Setelah menerima Ketua Umum Partai Geridra Prabowo Subianto pada Selasa (24/07) malam dan Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan pada Rabu (25/07) malam. Rencananya kata SBY, pertemuan selanjutkan akan dilakukan dengan PKS. 

"Saya dengan senang hati membuka pintu. Hubungan saya dengan Salim Assegaf (Eks-Mensos era SBY dan kini Ketua Majelis Syuro PKS) dan Sohibul Iman (Presiden PKS) baik," imbuhnya.

Menanggapi pertemuan itu, PKS   tidak mempermasalahkan jika Partai Demokrat bergabung dalam bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra. Ketua Departemen Polisik PKS Pipin Sopian   mengapresiasi pertemuan antara SBY dengan  Prabowo, dan  Zulkifli Hasan.

"Jadi sebelum ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak SBY itu ada pertemuan terlebih dahulu antara ketiga pimpinan partai yakni Prabowo, Presiden PKS Sohibul Iman dan Zulkifli Hasan. Dibincangkan apa yang akan dibahas, apa yang harus dibicarakan sehingga koalisi ini semakin solid, semakin optimis menata takdir yang lebih baik pada 2019 nanti," kata Pipin kepada KBR, Rabu (25/07/18).

Pipin mengatakan partainya merekomendasikan bekas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawam sebagai bakal calon Presiden atau Wakil Presiden di Pilpres 2019. Namun, tambahnya, keputusan akhir siapa calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung akan ditentukan bersama mitra koalisi.

"Semua dalam proses penjajakan," ujar Pipin.

Pipin mengatakan, Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher memiliki 270 prestasi selama dua periode memimpin Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, prestasi Aher lebih banyak dibading Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Apalagi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia," tambahnya.

Meski belum ada kesepakatan siapa yang akan diusung,  Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade mengklaim koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat semakin solid untuk maju dalam Pilpres 2019. Kata dia, SBY sudah memberikan sinyal yang tegas untuk bergabung dengan koalis Gerindara, PKS dan PAN.

"Pak Prabowo mengajak Demokrat bergabung dengan koalisi Gerindra, PKS dan PAN tentu dengan restu PKS dan PAN. Pak Prabowo selalu berkomunikasi dengan mitra koalisi sebelum mengambil keputusan. Jadi kedatangan Demokrat itu untuk menguatkan koalisi bukan untuk meninggalkan PKS dan PAN," kata Andre kepada KBR, Rabu (25/07/18).

Andre mengatakan, empat pimpinan partai koalisi akan menggelar pertemuan pada pekan pekan. Dalam pertemuan itu akan diputuskan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Namun Andre belum bisa memastikan waktu dan lokasi pertemuan tersebut.

"Ditunggulah tanggal mainnya, pekan depan sudah pertemuan empat partai," ujarnya.

Tapi menurut  direktur Saiful Mujani Research and Consulting   (SMRC), Ade Armando kelompok oposisi calon penantang petahana Presiden Jokowi tak solid. Ade berpandangan, proses tawar-menawar jabatan sebagai imbalan yang bakal didapat parpol pengusung cawapres belum menemui titik temu hingga kini.

"Sampai sekarang belum bisa dipastikan ya karena tidak  solid pada dasarnya kan. Karena ternyata masing-masing partai itu, punya kebutuhan untuk memperoleh apa," ujar Ade.

Menurut Ade, kesolidan mereka bergantung pada kepentingan mereka masing-masing parpol dalam menghadirkan cawapres. Bukan disebabkan ideologi, arah kebijakan atau sikap politik tertentu. Dan menurut Ade, justru hal seperti itu penyelesaiannya akan lebih rumit.  

Ade mengatakan, kubu oposisi Jokowi saling memaksakan Cawapres dari masing-masing parpolnya. Kata dia, terutama sekali dari Partai Demokrat dan PKS terlihat ngotot memasangkan cawapresnya bersama Prabowo.

"Saya rasa dua itu. Demokrat akan berkeras bahwa saya rasa dari istri atau anak SBY itu masuk, dan satu lagi PKS. PKS itu tetap ngotot ya. Artinya kalau sampai dia mau berkompromi lebih, ya sudah tidak usah jadi Cawapres tapi menteri. Jadi harus ada sesuatu yang ditawarkan oleh Gerindra," kata Ade kepada KBR, Rabu (25/7/18).

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.