Share This

Presiden Tegaskan Tak Ada Tempat bagi Islam Radikal di Indonesia

"Tidak boleh lagi di antara kita ada yang punya agenda lain, ada yang memiliki agenda politik tersembunyi maupun terang-terangan untuk meruntuhkan NKRI yang ber-bhinneka tunggal ika," kata Jokowi.

, BERITA , NASIONAL

Jumat, 14 Jul 2017 00:18 WIB

Presiden Joko Widodo memberi sambutan pada pembukaan Halaqah Nasional Alim Ulama di Jakarta, Kamis (13/7/2017). (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali bahwa tidak ada tempat bagi kelompok radikal di Indonesia, termasuk dari kelompok Islam.

Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Halaqah Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Presiden Jokowi mengatakan keberadaan Pancasila dan Islam tidak untuk saling dipertentangkan maupun untuk dipisahkan. Pancasila, kata Presiden Jokowi, merupakan dasar negara Indonesia. Sedangkan, Islam merupakan akidah yang harus dijadikan pedoman bagi para pemeluknya.

"Tuntunan untuk mewujudkan Islam yang wasathiyah, yang moderat, yang santun. Bukan Islam yang keras, bukan Islam yang radikal. Islam radikal itu bukan Islamnya Majelis Ulama Indonesia. Islam yang radikal bukan Islamnya bangsa Indonesia," ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo juga meminta seluruh umat Islam di Indonesia kembali pada semangat ta’awun yaitu semangat bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam semua aspek kehidupan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, bermartabat, berkepribadian, adil dan makmur.

"Kita harus berpegang pada komitmen kebangsaan kita. Tidak boleh lagi di antara kita ada yang mempunyai agenda lain, ada yang memiliki agenda politik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan untuk meruntuhkan NKRI yang ber-bhinneka tunggal ika. Tidak boleh lagi di antara kita, ada yang memiliki agenda mengganti negara kita dengan sistem pemerintahan dan kenegaraan yang bertentangan dengan Pancasila," tegas Presiden.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.