Share This

Mendagri Perintahkan Bawahannya Usut Penyerangan Ahmadiyah Lombok Timur

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan bawahannya untuk mengidentifikasi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

HEADLINE , NASIONAL

Senin, 21 Mei 2018 14:40 WIB

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. (Foto: Setkab/ Rahmat)

KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan bawahannya untuk mengidentifikasi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Perintah ini dilakukan guna menentukan sikap Kemendagri.

Untuk sementara, Tjahjo menyatakan belum bisa banyak menjelaskan mengenai penyerangan yang terjadi Sabtu (19/5/2018) dan Minggu (20/5/2018) akhir pekan lalu.

"Tadi sudah kami rapatkan dengan Pak Sekjend, satu-satu untuk segera mengecek apa benar mereka lari? Apakah benar rumah itu dirusak?," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (21/5/2018).

"Memang setahu saya di NTB itu masalah Syiah dan Sunni yang masih, kelompok ini yang masih keras, dan ini muncul Ahmadiyah juga. Saya segera cek, saya enggak berani ngomong dulu. Apa, motifnya apa?" tuturnya lagi.

Ia mengaku belum mengerti rinci persoalan yang mengakibatkan puluhan warga Ahmadiyah di Desa Greneng tersebut sampai mengungsi. Itu sebab, ia juga meminta bawahannya untuk memastikan motif penyerangan.

"Sekarang sedang kami cek. Saya hati-hati ini apakah ini case by case atau kah kasusnya sama dalam konteks Ahmadiyah-nya, atau kah ada perilaku orang per orang yang kebetulan dia menganut (Ahmadiyah)."

Kata Tjahjo, timnya harus memverifikasi seluruh kejadian untuk memahami konteks penyerangan. Karena itu pula ia meminta publik untuk sabar menanti hingga kementeriannya bersikap.

Dalam kasus ini, Kementerian Dalam Negeri berwenang memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah untuk mencarikan solusi. Laporan dari tim Kemendagri itu lah yang menurut Tjahjo, menjadi dasar rekomendasi.

Baca juga:

Akhir pekan lalu, sekelompok orang menyerang dan mengusir Jemaah Ahmadiyah dari rumah mereka di Desa Greneng, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Akibat intimidasi itu, tujuh keluarga yang terdiri atas 24 orang kabur, termasuk beberapa di antaranya sempat mengungsi ke hutan.

Puluhan warga dengan mayoritas perempuan dan anak-anak itu lantas dievakuasi ke Kantor Polres Lombok Timur pada Sabtu (20/5/2018) jelang malam, lantaran ada serangan susulan dari sejumlah orang. Malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA, penyerangan dan perusakan kembali terjadi dan mengakibatkan sejumlah rumah hancur.

Minggu (21/5/2018) pagi sekitar pukul 06.20 WITA, sekelompok orang datang lagi dan merusak rumah warga Ahmadiyah. Menurut polisi, tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Namun, warga masih mengungsi di Aula Polres Lombok Timur. Akibat penyerangan itu, anak-anak Jemaah Ahmadiyah pun mengalami trauma setelah menyaksikan rumah mereka dirusak massa.

Menurut pengurus Ahmadiyah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) Saleh Ahmadi, beberapa anak akan histeris jika melihat petugas berpakaian polisi. Padahal, kini para korban pengusiran itu justru terpaksa mengungsi di kantor Polres Lombok Timur.

Akibat penyerangan, ibadah para warga Ahmadiyah pun terganggu. Apalagi saat ini masuk Ramadan. Ibadah seperti salat tarawih mau tak mau dilakukan di kantor Polres Lombok Timur.

Saleh menerangkan, Warga Ahmadiyah telah bermukim di Kabupaten Lombok Timur secara turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Namun ia mengungkapkan, tindakan intoleransi sekelompok warga di Lombok Timur mulai dirasakan Jemaah Ahmadiyah pasca-reformasi.

Ia menuding, penyerangan dimaksudkan merusak rumah warga Ahmadiyah sehingga lambat laun menyingkir dari desa. Kecurigaan ini ia lontarkan sebab penyerangan semacam ini bukan kali pertama. Tahun ini, menurutnya, tercatat ada tiga kasus penyerangan terhadap warga Ahmadiyah.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.