Share This

Jokowi Temui Peserta Aksi Kamisan, Keluarga Korban Malah Kecewa

"Anak ibu dihilangkan secara paksa, dibakar hidup-hidup. Perasaannya bagaimana? Seorang ibu yang mengandung, melahirkan, jenazahnya tidak diketemukan, perasaannya bagaimana?"

BERITA , NASIONAL , NASIONAL

Kamis, 31 Mei 2018 21:55 WIB

Presiden Joko Widodo menerima peserta aksi Kamisan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/5). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-  Juru bicara presiden, Johan Budi, mengatakan Presiden Jokowi sudah lama ingin bertemu dengan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia mengklaim presiden sudah dua kali berupaya mengundang. Akan tetapi, undangan itu tidak pernah sampai pada keluarga korban.

"Presiden sampaikan sudah dua kali upaya itu diusahakan. Tetapi tidak tahu miss-nya dimana, tidak tahu. Ketika mendengar dari Pak Usman, presiden merespon, ya sudah besok saja. Kemudian diaturlah pertemuan," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis(31/5).

Dia mengatakan Jokowi ingin mendengarkan langsung apa yang dialami oleh para korban, termasuk harapan mereka. Dalam pertemuan itu, kata dia, belum ada keputusan apapun yang dibuat.

Dalam waktu dekat, Jokowi berjanji akan memanggil Jaksa Agung dan Menkopolhukam untuk membicarakan masalah ini. Selain itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko diminta menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan keluarga korban.

"Bukan diserahkan kepada KSP. Hanya mengenai progress. Perkembangan ini, bagaimana menangani ini, ibu-ibu ini bisa tanya ke Pak Moeldoko. Yang menangani tetap Jaksa Agung dan Menkopolhukam, berkoordinasi dengan Komnas HAM."

 


Sementara itu Direktur Amnesty International Usman Hamid  mengatakan, pertemuan tersebut terjadi karena ada dialog mengenai hukum dan hak asasi manusia pada Rabu (30/5).

Dialog tersebut melibatkan para ahli hukum, rektor, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan perhatian di bidang hukum. Dalam pertemuan tertutup itu, Usman mengritik pemerintahan Joko Widodo karena tidak serius mengungkap kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Tidak ada satu kasus pelanggaran HAMberat masa lalu pun yang diselesaikan. Bahkan saya sebutkan dari tragedi Trisakti Semanggi satu dan Semanggi dua, tragedi Mei 1998, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, penculikan aktivis 1997-1998, dan juga tragedi pembunuhan massal tahun 1965-1966," kata Usman dalam orasi di aksi Kamisan, seberang Istana, Jakarta, Kamis (31/5).

Lalu, Usman melanjutkan, Jokowi mengakui tidak ada satu kasus pun yang diselesaikan. Tidak ada satu kasus pun yang mengalami kemajuan, dibawa ke pengadilan.

Usman kemudian meminta Jokowi memberikan aksi konkrit. Untuk awal, dia meminta Jokowi bertemu dengan para peserta aksi kamisan. Jokowi, kata Usman mengaku sempat mendapat informasi bahwa para peserta kamisan tidak mau bertemu.

"Presiden menyampaikan, untuk aksi kamisan  saya pernah menawarkan untuk bertemu. Tapi saya dengar mereka tidak mau. Saya bantah, saya bilang tidak pernah ada usul itu. Presiden lalu menegaskan ada staf yang mengatakan itu. Saya tidak mau berdebat dan meminta presiden mengagendakan sehingga terjadi," kata Usman.

Dalam pertemuan dengan para peserta aksi kamisan, Jokowi mendapatkan sejumlah berkas. Perwakilan mereka, Sumarsih, menyebut berkas tersebut salah satunya mengenai tuntutan agar Jokowi mengakui pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Yang kedua adalah surat masukan untuk mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata dia. "Kemudian kami juga menyerahkan mengenai resume perkembangan semua kasus-kasus pelanggaran ham berat."

Hari ini, setelah lebih dari 500 kali menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara, perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu akhirnya ditemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka hari ini, Kamis (31/5). Sekitar dua puluh orang keluarga korban Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Talangsari, Wamena, dan Tanjung Priok, berbincang dengan Jokowi selama hampir satu jam.

Baca juga:


Usai bertemu Jokowi, Maria Catarina Sumarsih, ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan(Wawan) korban tragedi Semanggi I mengatakan tidak ada keputusan apapun yang dicapai dalam pertemuan tersebut.

"Yang disampaikan Pak Johan, Bapak Presiden memerlukan waktu untuk mempelajari. Kemudian Bapak Presiden minta supaya kami mengejar-ngejar Bapak Moeldoko seandainya permohonan kami agar Bapak Presiden memberikan pengakuan terjadinya pelanggaran HAM berat kasus-kasus yang sudah diselidiki Komnas HAM," kata Sumarsih di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (31/5).

Sumarsih mengatakan pertemuan tadi tidak menghasilkan kejelasan apapun terkait kelanjutan proses hukum seperti yang diminta keluarga korban. Pada pertemuan tadi, Sumarsih juga menyerahkan berkas terkait kasus-kasus yang masih jadi utang pemerintah.

Keluarga korban menuntut pemerintah secara terbuka menyatakan Tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, penghilangan paksa, kerusuhan 13-15 Mei 1998, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 65 sebagai pelanggaran HAM berat. Mereka meminta kasus-kasus tersebut segera disidik dan dibawa ke pengadilan.

Dalam pertemuan itu, ujarnya, Jokowi meminta waktu untuk mempelajari berkas yang diserahkan Sumarsih. Jokowi juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.

"Kami meminta Bapak Presiden hadir di aksi Kamisan untuk memberikan harapan dan semangat bahwa apa yang kami mohon dan minta dan apa yang tertulis di visi misi Jokowi-JK benar-benar terwujud."

Keluarga Kecewa

Maria Sanu, ibu dari Stevanus Sanu yang hilang dalam rentetan kerusuhan 20 tahun lalu, mengaku kecewa dengan pertemuan hari ini. Dari apa yang disampaikan Jokowi kepada keluarga korban, kata dia, tidak ada satupun yang baru.

"Ya itu-itu aja memang. (Saya) kecewa. Apalagi anak ibu dihilangkan secara paksa, dibakar hidup-hidup. Perasaannya bagaimana? Seorang ibu yang mengandung, melahirkan, jenazahnya tidak diketemukan, perasaannya bagaimana?" Ujar Maria sembari menahan tangis.

Sudah 20 tahun Maria menunggu putranya pulang. Informasi terakhir yang dia tahu, hari itu ketika Yogya Plaza terbakar, Stevanus pergi ke situ. Hari ini, menemui Jokowi, Maria datang mengenakan pakaian serba hitam. Kedua tangannya membawa foto Stevanus Sanu, putranya yang hilang 20 tahun lalu.

Menkopolhukam

Juru bicara presiden, Johan Budi mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu hari ini memang tidak melibatkan Menkopolhukam Wiranto maupun Jaksa Agung M. Prasetyo. Pasalnya, menurut dia, presiden baru ingin mendapat penjelasan dari keluarga korban terkait tuntutan dan keinginan mereka.

"Sudah saya bilang bahwa sekarang pertemuan ini lebih banyak presiden lebih ingin mendengarkan. Kan presiden belum tahu detilnya. Tentu dengan pertemuan cukup singkat tadi, enggak bisa dijelaskan detilnya," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis(31/5).

Baik Wiranto maupun Prasetyo, keduanya adalah orang yang diserahi tanggungjawab untuk menuntaskan utang-utang kasus pelanggaran HAM masa lalu. Wiranto yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam bahwa dipercaya untuk mengordinir seluruh upaya yang dilakukan.

Namun ketika bertemu keluarga korban di Istana Merdeka hari ini, keduanya justru absen. Menkopolhukam Wiranto sempat terlihat di Kompleks Istana Kepresidenan ketika menghadiri pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang baru. Usai pelantikan, Wiranto terburu-buru menuju mobil dinasnya dengan alasan ada tugas di tempat lain.

Johan Budi menambahkan presiden akan memanggil Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk membahas tindaklanjut pertemuan hari ini. Sejauh ini, kata dia, presiden belum bisa mengambil keputusan apapun terkait kelanjutan sederet kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih menggantung. 


 


Para penyintas dan keluarga korban kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu jelang pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5/2018). (Foto: KBR/ Ria Apriyani)


Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.