Share This

Pilkada Serentak, Cagub Sumut Boleh Gunakan Dana Kampanye Hingga 84 M

"Kita sudah mengeluarkan SK KPU nomor 61 tahun 2018 tentang perubahan SK Nomor 50 tahun 2018 tentang pembatasan dana kampanye,"

HEADLINE , BERITA , NASIONAL

Rabu, 21 Mar 2018 10:54 WIB

Pasangan calon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus saat pengundian suara, Selasa (12/02). (Foto: Antara)

KBR, Medan- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan batasan dana kampanye masing-masing pasangan calon Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2018 yang semula Rp 83 miliar menjadi Rp 84 miliar. Naiknya batasan dana kampanye tersebut disampaikan anggota KPU Sumut, Benget Silitonga.

"Batasan dana kampanye masing-masing pasangan calon di Pilgubsu 2018 naik dari Rp Rp 83.291.659.812 menjadi Rp 84.720.380.968. Kita sudah mengeluarkan SK KPU nomor 61 tahun 2018 tentang perubahan SK Nomor 50 tahun 2018 tentang pembatasan dana kampanye," katanya di Medan, Selasa (20/3/2018).

Perubahan batasan dana kampanye itu telah disampaikan ke masing-masing tim pasangan calon. Menurut Benget, perubahan mengenai batasan dana kampanye ini dilakukan karena adanya penambahan jumlah alat peraga kampanye (APK).

Pada SK yang baru menurutnya sudah ditetapkan bahwa APK berupa Spanduk dan Umbul-umbul jumlahnya meningkat menjadi 2 buah per desa. Sebelumnya jumlah APK jenis ini hanya 1 untuk setiap desa.

"Perubahan ini berimplikasi pada jumlah APK yang akan diadakan pasangan calon. Inilah yang membuat terjadi kenaikan batasan dana kampanye," terangnya.

Besaran dana kampanye nantinya akan diaudit seperti yang tercatat pada nomor rekening dari masing-masing tim pasangan calon. "Masing-masing pasangan calon pengeluarannya tidak boleh lebih dari jumlah batas dana kampanye," tutup Benget. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.