Share This

Eksekusi Mati Jilid 4? Jaksa Agung: Tinggal Tembak

"Apalagi saya gregetan kapan pun saatnya bisa eksekusi mati ya kita eksekusi, kenapa tidak?"

HEADLINE , BERITA , NASIONAL

Kamis, 29 Mar 2018 12:33 WIB

Ilustrasi

KBR, Jakarta- Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan, pelaksanaan eksekusi terpidana mati kasus narkotika terhambat aspek yuridis. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak membatasi waktu permohonan grasi dan peninjauan kembali (PK) yang bisa diajukan berkali-kali.

Prasetyo mengatakan, kejaksaan rencananya akan mengeksekusi belasan terpidana mati kasus narkotika. Namun eksekusi mati jilid empat itu terhambat karena para terpidana tengah mengajukan grasi atau PK.

"Khususnya hukuman mati ini semua aspek yuridisnya harus dipenuhi dulu. Kalau aspek teknisnya mudah saja, ketika aspek yuridisnya terpenuhi semua tinggal tembak saja sesuai dengan tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia," kata Prasetyo di Komplek Parlemen RI, Rabu (28/03/18).

Prasetyo menjelaskan, hampir semua terpidana mati mengulur-ulur waktu dengan alasan tengah mengajukan grasi atau PK. Sementara, kata dia, proses pengajuan grasi atau PK saat ini tak ada lagi batasan waktunya.

"Kalau dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 itu dibatasi waktunya hanya satu tahun paling lambat setelah perkara inkrah," ujarnya.

Prasetyo menegaskan, meski banyak Negara telah menghapus pelaksanaan eksekusi mati namun kejaksaan tetap akan melaksanakannya. Ia beralasan, hukum positif di Indonesia masih mengatur pelaksanaan hukuman mati.

"Apalagi saya gregetan kapan pun saatnya bisa eksekusi mati ya kita eksekusi, kenapa tidak?" kata Dia.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.