Share This

Ketua BEM UI Sebut Aksi Peluit dan 'Kartu Kuning' itu Spontanitas untuk Kritik Jokowi

Ketika Presiden Jokowi usai memberikan sambutan, Ketua BEM UI yang duduk di kursi pengunjung tiba-tiba membunyikan peluit, dan mengacungkan buku berwarna kuning mirip 'kartu kuning' di sepak bola.

, BERITA , NASIONAL

Jumat, 02 Feb 2018 18:32 WIB

Ketua BEM UI melakukan aksi 'kartu kuning' untuk Presiden Joko Widodo di acara Dies Natalis UI di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018). (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

KBR, Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Zaadit Taqwa mengklaim aksinya meniup peluit mengacungkan "kartu kuning" saat acara Dies Natalis ke-68 UI adalah untuk mengkritik Presiden Joko Widodo.

Acara Dies Natalis ke-68 UI di Balairung UI, Depok, Jawa Barat pada Jumat (2/2/2018) hari ini dihadiri Presiden Joko Widodo.

'Kartu kuning' yang diacungkan Zaadit Taqwa adalah buku paduan suara kampus yang bersampul kuning sesuai warna almamater.

Zaadit mengklaim ada tiga peringatan yang ingin disampaikan kepada Jokowi. Meski tak sempat menyampaikan kritik secara langsung di depan Jokowi, Zaadit berkata, seruan serupa juga sudah dilakukan teman-temannya dalam aksi di Stasiun Universitas Indonesia, Depok.

"Aksi itu untuk kasih peringatan buat Jokowi agar menyelesaikan permasalahan bangsa. Kami bawa tiga tuntutan, dan kami sudah menyampaikan lewat aksi di stasiun. Pertama terkait gizi buruk di Asmat, Papua. Kami ingin Jokowi segera menyelesaikan itu. Kedua, terkait Penjabat Gubernur di Pilkada, kami nggak ingin ini kembali ke zaman Orde Baru. Kami nggak ingin ada dwifungsi Polri, di mana polisi aktif pegang jabatan itu. Karena itu tidak sesuai dengan Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Kepolisian," kata Zaadit di UI, Depok, Jumat (2/2/2018).

Kritik yang ketiga, kata Zaadit adalah soal Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi Kemahasiswaan. Menurut Zaadit, kebijakan itu sangat membatasi ruang gerak mahasiswa untuk berkreasi dan berorganisasi. 

Baca juga:

Peluit dan kartu kuning

Aksi "kartu kuning" Zaadit dimulai saat Jokowi selesai memberikan sambutan dan meresmikan Forum Kebangsaan Universitas Indonesia. Zaadit yang duduk di kursi pengunjung tiba-tiba membunyikan peluit, dan mengacungkan buku berwarna kuning ke arah Jokowi. Mirip wasit di pertandingan sepak bola. 

Aksi Zaadit tersebut berlangsung singkat, di tengah paduan suara UI menyanyikan lagu-lagu daerah. Saat itu, Zaadit langsung ditarik anggota Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Tidak ada kegaduhan berarti dari aksi "kartu kuning" Zaadit tersebut. 

Zaadit mengklaim aksi kartu kuning itu merupakan aksi spontanitas, dengan mengacungkan buku paduan suara, karena pemeriksaan ke dalam gedung sangat ketat. 

Zaadit juga mengaku tak mendapat kekerasan dari Paspampres yang menariknya, tetapi hanya diminta menulis identitas. 

Pertemuan batal

Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi mengatakan sebetulnya sudah ada rencana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan perwakilan BEM UI. Namun agenda pertemuan dibatalkan karena aksi "kartu kuning" itu.

Meski begitu, Johan Budi mengatakan Jokowi tak tersinggung dengan aksi mahasiswa tersebut.

Pernyataan Johan tersebut dibantah Kepala Kajian dan Aksi Strategi BEM UI, Alfian Tegar Prakasa. Alfian mengatakan, memang ada kesempatan untuk organisasinya bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan kajian soal kebijakan pemerintah. 

Namun, kata Alfian, sampai malam sebelum acara, belum ada kejelasan mengenai pertemuan tersebut, sehingga BEM memilih mengadakan aksi untuk menyampaikan kritiknya. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.