Share This

DPR Sebut Strategi 'Smart Power' Pemerintah Efektif Tangkal Isu Negatif di Papua

Masalah di Papua sudah sampai ke dunia internasional, seperti Selandia Baru dan Australia. Bila tidak ditangani secara serius, menurut DPR, pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi akan sia-sia.

, BERITA , NASIONAL

Senin, 29 Jan 2018 21:27 WIB

Pimpinan Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018). (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, Hanafi Rais menilai strategi smart power yang dilakukan pemerintah melalui TNI efektif menangkal isu-isu negatif di Papua. 

Hanafi menyampaikan hal tersebut setelah melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).

Smart power yang dimaksud Hanafi, adalah strategi berupa bantuan kemanusiaan. Menurut Hanafi, cara itu efektif sampai saat ini. Sebab, tidak ada kelompok separatis yang memanfaatkan hal tersebut untuk menyalahkan pemerintah Indonesia. Dia menegaskan, Kemenhan dan TNI tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk stabilitas Papua.

"Kalau dari Menhan atau Panglima TNI yang dilakukan tentu tidak menjadikan opsi kekuatan militer. Tetapi smart power. Jadi menggunakan bantuan kemanusiaan. Kemudian setiap kali ada masalah seperti kasus kemanusiaan di Asmat, TNI langsung mengirim bantuan serta sumber daya tentara maupun para dokternya," kata Hanafi kepada KBR, Senin (29/1/2018).

Selama ini, kata Hanafi, DPR selalu mengingatkan ke Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menganggap permasalahan di Papua sebagai hal yang serius. Sebab, masalah-masalah di Papua sudah sampai ke dunia internasional, seperti Selandia Baru dan Australia.

Bila tidak ditangani secara serius, kata Hanafi, pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi di sana akan menjadi sia-sia. 

"Percuma kalau Presiden sudah banyak mengeluarkan inisiatif pembangunan di Papua, misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tapi kemudian pesan ini tidak bisa meng-counter internasionalisasi yang dilakukan oleh kelompok separatis itu," kata Hanafi.

Baca juga:

Hanafi mengatakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) cenderung diam di dalam negeri. Namun, OPM membawa isu di Papua ke luar negeri. Itu sebabnya, kata Hanafi, cara smart power perlu dilakukan sebagai penyeimbang informasi buruk yang tersebar.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pemerintah Indonesia menolak campur tangan luar negeri terkait permasalahan di Papua. Dia mengatakan pernah bicara dengan pemerintah Australia dan Kepulauan Solomon untuk tidak mengganggu urusan dalam negeri.

"Saya dulu ngomong di Australia, kepada Australia, kepada Kepulauan Solomon, 'Saya tidak pernah mengganggu atau ikut campur urusan negara lain. Kalau negara-negara lain ikut campur negara saya, saya tidak mau'. Saya bilang begitu. Keras saya itu," kata Ryamizard Ryacudu, singkat.

Sedangkan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto enggan memberikan pernyataan setelah menjalani rapat di DPR yang berlangsung pukul 11.00 WIB sampai sekitar 17.00 WIB. Dia langsung keluar dari ruang rapat Komisi Pertahanan, Gedung Nusantara II.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.