Share This

2 Kali Kena Sanksi, AMM Desak Arief Hidayat Mundur sebagai Ketua MK

"Kita harus jaga ini anak kandung dari reformasi, harus dijaga marwahnya, harus dijaga kewibawaannya,"

HEADLINE , BERITA , NASIONAL

Jumat, 26 Jan 2018 12:41 WIB

Ketua MK Arief Hidayat. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) mendesak Arief Hidayat mundur dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi. AMM terdiri dari tiga organisasi yakni Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. 

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto Gohardi berpendapat, Arief telah melakukan pelanggaran etika yang masuk kategori berat. Itu sebab, Arief pantas mundur karena telah mencederai integritas dan martabat kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

"Dengan hormat kami meminta kepada saudara Arief Hidayat dari kesadarannya dan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara yang juga punya kepedulian untuk menyelamatkan marwah MK, untuk mundur atau mengundurkan diri dari jabatan ketua dan hakim konstitusi di MK. Jadi itulah bentuk sayang kita, bentuk perhatian kita terhadap MK. Kita harus jaga ini anak kandung dari reformasi, harus dijaga marwahnya, harus dijaga kewibawaannya," kata Virgo di Mahkamah Konstitusi, Jumat (26/1/2018).

Arief Hidayat tercatat dua kali melanggar kode etik hakim. Pelanggaran pertama dilakukan saat Arief memberikan nota permohonan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono. Ia meminta Widyo memberi perlakukan khusus kepada keluarganya seorang jaksa yang bertugas di Trenggalek, Jawa Timur pada 2015. Dewan Etik MK yang dipimpin Abdul Muktie Fadjar, menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan

Pelanggaran kedua dilakukan Arief karena terbukti menghadiri pertemuan dengan sejumlah anggota DPR di MidPlaza. Dalam pertemuan itu, Arief diduga melobi dewan agar bisa maju sebagai calon tunggal hakim konstitusi. Dewan Etik MK yang dipimpin Salahuddin Wahid hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.