Share This

Dialog Hukum KHN: PR Pembenahan Hukum untuk Jokowi

GALERI_FOTO

Jumat, 10 Okt 2014 17:31 WIB

Hasil survey Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukkan sebanyak 72,3% rakyat mengaku tidak puas atas kinerja penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi selama SBY-Boediono. Pembangunan hukum di era ini  dinilai masih memiliki banyak kelemahan terutama dalam menangani permasalahan suap dan korupsi. Ini diperparah sikap permisif masyarakat Indonesia  yang juga mengkhawatirkan. Persoalan lain yang muncul adalah seputar hak asasi manusia dan kualitas penegak hukum.


Editor: Vivi Zabkie

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.