Share This

Kegiatan Sosialisasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) 2015

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengadakan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Jakarta dan Kepulauan Seribu.

GALERI_FOTO

Kamis, 21 Mei 2015 15:04 WIB

Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Siswa memperlihatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2012 lalu, kini akan mengalami perubahan dalam pencairan dana. Sebelumnya KJP bisa digunakan untuk transaksi tarik tunai, namun tahun ini KJP hanya bisa digunakan untuk metode transaksi elektronik atau non-tunai.

Menindaklanjuti perubahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan sosialiasi kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Jakarta dan Kepulauan Seribu.

“Tujuan kegiatan sosialisasi ini agar semua informasi tentang perubahan pecairan dana KJP tersampaikan dengan baik. Selain itu, kami juga ingin seluruh kepala sekolah ikut berpartisipasi mengawasi program KJP,” kata Arie Budhiman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Sosialisasi Pencairan Dana Kartu Jakarta Pintar diharapkan dapat menjadi informasi terpusat bagi seluruh kepala sekolah untuk disampaikan lagi kepada para siswa calon penerima KJP. Sosialisasi pencairan KJP 2015 di 11 Sudin Pendidikan di Jakarta akan dilakukan mulai tanggal 21 Mei - 5 Juni 2015 dengan launching kegiatan dilaksanakan di SMK 56 Pluit Jakarta Utara. Total jumlah peserta kegiatan sosialisasi ini sebanyak 6.000 kepala sekolah. Sedangkan sosialisasi pendataan calon peserta KJP baru  untuk tahun 2016 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2015.


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.