PLTN Jakarta dan Transparansi Pemimpin Daerah

Salah satu pulau di Kepulauan Seribu DKI Jakarta akan dipakai sebagai lokasi untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Gagasan ini berangkat dari konsumsi listrik Jakarta yang tinggi, namun pasokan terbatas.

EDITORIAL

Selasa, 10 Des 2013 10:41 WIB

Author

KBR68H

PLTN Jakarta dan Transparansi Pemimpin Daerah

pltn, transparasi, nuklir, kepulauan seribu

Salah satu pulau di Kepulauan Seribu DKI Jakarta akan dipakai sebagai lokasi untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Gagasan ini berangkat dari konsumsi listrik Jakarta yang tinggi, namun pasokan terbatas. Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Jakarta Andi Baso mengatakan hal tersebut belum lama ini. Dan kemarin, Gubernur DKI Joko Widodo membenarkan informasi tersebut. Jokowi meminta publik untuk tidak hanya berpikir kebutuhan sekarang, tapi jangka panjang. Namun, Jokowi menegaskan, gagasan Jakarta membangun PLTN itu masih terlalu dini. Masih perlu serangkaian kajian   sangat panjang.

Di negeri ini, rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir sudah lama ada dan terus  ditentang publik. Bocornya reaktor Fukushima, Jepang akibat hantaman gempa dan tsunami 2011 silam, yang hingga kini radiasinya masih dirasakan, makin menguatkan penolakan itu. Apalagi  Indonesia dianggap punya banyak sumber daya alam penghasil listrik yang sangat potensial dan aman, seperti; air, angin, panas bumi dan matahari. Jadi, gagasan membangun PLTN bukan kebijakan populer.

Tapi bagi seorang Jokowi, sepertinya isu yang satu ini tak lebih istimewa ketimbang lainnya. Enteng saja ia menjawab pertanyaan wartawan jika rencana “sensitif” itu masih dalam proses awal. Kalau melihat rencana  pembangunan PLTN Muria di Jepara yang  tak jelas kelanjutannya, sepertinya apa yang disampaikan Jokowi itu benar adanya. Jikapun gagasan berlanjut, masih butuh waktu belasan atau bahkan puluhan tahun sebelum akhirnya reaktor itu berdiri. Dan di masa itu, publik bisa terus mengkritik.

Di poin ini, barangkali yang tidak banyak dimiliki oleh kepala daerah, karakter untuk berani terbuka dan tegas. Keterbukaan Jokowi sebelumnya pernah mendapat apresiasi dari KPK saat  bekas Walikota Solo itu mendapat hadiah gitar dari salah satu personil band rock dunia Metallica beberapa waktu lalu. Untuk menghindari tudingan menerima gratifikasi, gitar tersebut ia serahkan kepada KPK. Dalam praktek pemerintahan, sikap terbuka itu menjelma dalam banyak kebijakan yang dibuatnya. Misalnya dalam birokrasi yang terbuka dan mengutamakan pelayanan.

Mumpung   sepekan ini  diperingati masyarakat dunia sebagai hari anti korupsi dan hari hak asasi manusia, mari kita bertanya, sudahkah penyelenggara negara memiliki semangat seperti dua hari penting itu? Salah satu indikasinya, sudahkah pemimpin kita transparan? Jika ya, berarti ia sudah memenuhi sebagian hak asasi warganya, yakni memberikan informasi secara transparan tentang pemerintahannya.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Hakim Diminta Dalami Kesaksian Pelajar Korban Penyiksaan Polisi

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Omnibus Law untuk Siapa?