Melantik Bupati dari Dalam Penjara? Malu!

Sebagai warga, apa tanggapan anda jika punya kepala daerah baru yang dilantik dari dalam penjara karena kasus korupsi? Malu, barangkali itu yang Anda rasakan.

EDITORIAL

Rabu, 25 Des 2013 08:56 WIB

Author

KBR68H

Melantik Bupati dari Dalam Penjara? Malu!

bupati gunung mas, dilantik, tersangka korupsi

Sebagai warga, apa tanggapan anda jika punya kepala daerah baru yang dilantik dari dalam penjara karena kasus korupsi? Malu, barangkali itu yang Anda rasakan.

Itulah yang bakal terjadi kalau Kementerian Dalam Negeri tetap melanjutkan niatnya melantik Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambith Bintih. Bupati terpilih itu kini mendekam di Rumah Tahanan POM DAM Guntur Jaya di Jakarta Selatan karena diduga menyuap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp3 miliar.

Kemenangan Hambith Bintih dalam pilkada sempat digugat di Mahkamah Konstitusi. Tapi putusan MK Oktober lalu menyatakan Hambith Bintih menang. Dan ia seharusnya mulai memerintah Gunung Mas 31 Desember mendatang.

Hukum memang tidak melarang pemerintah melantik Hambith Bintih karena masih berstatus tersangka. Belum terdakwa. Masalahnya, secara moral, bisakah akal sehat kita  menerimanya?

Bayangkan, ada orang ditahan karena menyuap dan sedang menanti proses hukum bergulir, kok dilantik menjadi pejabat publik?

Itu jelas mengesankan, pemerintah memang tak merasa ada masalah dengan pemimpin yang bermasalah. Sebelum isu tentang Hambith Bintih, pemerintah pernah melantik pejabat bermasalah dengan korupsi, seperti Wakil Bupati Mesuji Lampung, Ismail Ishaq dan Wali Kota Tomohon, Jefferson Solaiman Rumajar.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan rencana pelantikan itu tinggal menunggu izin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto justru menyayangkan sikap Mendagri.

Dalam waktu dekat Hambith Bintih bakal menjadi terdakwa karena berkas sudah lengkap. Masalahnya kalau ia dilantik sebelum KPK menetapkan statusnya sebagai terdakwa, Hambith Bintih punya kewenangan menempatkan orang-orangnya di pemerintahan. Ini mestinya jadi pertimbangan Mendagri agar tak ada masalah ikutan di kemudian hari.

Seharusnya pemerintah berani melakukan terobosan hukum agar pejabat terpilih yang tersandung masalah hukum, tak perlu dilantik. Selain pejabat itu tak akan efektif menjalankan pemerintahan dari balik jeruji, rasa malu warga punya pemimpin yang dipenjara juga perlu dikedepankan.

Moralitas rasa malu ini harus ditegakkan. Kalau perlu Presiden SBY sendiri yang bicara dan membatalkan pelantikan.

Jangan ada moralitas ganda. Di satu sisi, lembaga anti korupsi bekerja keras menangkapi para koruptor. Tapi di sisi lainnya, Pemerintah malah melantik pejabat korup.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - EDITORIAL

Most Popular / Trending

Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana, Perselisihan Hasil Pemilu

10 Tahun UU Narkotika: Seperti Apa Implementasinya?

Sidang Perdana Sengketa Pemilu

Cek Fakta: Misleading Content KPU Panik

What's Up Indonesia