Blokade Bandara Harus Ditindak

Bagaimana rasanya jika tak berhasil dapat tiket pesawat padahal ada urusan penting yang harus dikerjakan di kampung halaman? Kesal, pasti. Tapi Marianus Sae melakukan hal yang lain. Ia memerintahkan anggota Satpol PP untuk memblokir bandara.

EDITORIAL

Selasa, 24 Des 2013 09:25 WIB

Author

KBR68H

Blokade Bandara Harus Ditindak

blokade bandara, Marianus Sae, Bupati Ngada

Bagaimana rasanya jika tak berhasil dapat tiket pesawat padahal ada urusan penting yang harus dikerjakan di kampung halaman? Kesal, pasti. Tapi Marianus Sae melakukan hal yang lain. Ia memerintahkan anggota Satpol PP untuk memblokir bandara.

Cerita bermula dari gagalnya Marianus Sae, Bupati Ngada, mendapatkan tiket pulang, dari Kupang ke Ngada. Dia ada di Kupang untuk mengambil Daftar Isian Proyek Anggaran, lantas ditunggu di sidang paripurna DPRD Ngada untuk pembahasan anggaran. Jika ia tak datang, maka pinalti APBD sebesar 30 persen menanti. Ngada adalah salah satu kabupaten termiskin di NTT. Jika ada pinalti, pasti terasa sangat berat.

Sang bupati mengaku sudah memohon untuk mendapatkan tiket pulang selama 5 jam. Namun menurut maskapai penerbangan, tiket sudah habis. Karena tak dapat tiket, Marianus menuding maskapai tersebut menghambat pembangunan di daerah mereka. Sebagai “hukuman”, maka bandara harus diblokade.

Mungkin Pak Bupati lupa: bandara itu fasilitas publik, bukan milik pribadi. Akibat pemblokiran itu, 54 penumpang yang harusnya mendarat, terpaksa kembali ke Bandara El Tari Kupang. Otoritas di bandara perintis ini tak bisa berbuat banyak lantaran jumlah anggota Satpol PP yang dikerahkan lebih banyak.

Apakah sang bupati sudah memikirkan nasib puluhan penumpang lainnya yang terhambat atau terlantar karena tindakannya? Bagaimana kalau pesawat itu tak punya cukup bahan bakar untuk kembali ke Kupang? Bukankah itu membahayakan penumpang pesawat?

Sebetulnya Bupati Marianus ini punya rekam jejak yang cukup positif. Terpilih jadi bupati tahun 2010 lalu, mengalahkan 7 kandidat lain termasuk bupati incumbent. Menteri BUMN Dahlan Islan pernah memuji Marianus sebagai sosok yang sederhana dengan program seperti pembagian sapi untuk penduduk miskin dan pembangunan bendungan irigasi. Dia pun hanya memakai mobil tua sebagai kendaraan dinas karena menurut Marianus, APBD sebaiknya dimaksimalkan untuk mengurangi kemiskinan.

Tapi Marianus sudah melanggar Undang-undang Penerbangan. Ia telah bertindak yang bisa membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Ancaman yang menanti adalah penjara setahun dan denda bisa sampai 1 miliar rupiah.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku sudah meminta Gubernur NTT untuk menegur Marianus karena aksinya. Sekaligus menegaskan kalau tindakan Marianus ini bisa saja dilaporkan ke polisi sebagai suatu tindak pidana.

Sebaiknya pihak bandara atau maskapai penerbangan betul-betul melaporkan tindakan Marianus. Langkah ini penting untuk menghindari preseden “raja kecil” di daerah lain meminta keistimewaan yang sama. Aturan mainnya sudah jelas: karena ini maskapai komersial, maka posisi setiap orang ditentukan oleh tiketnya. Kalau perlakuan istimewa dibenarkan dan diteruskan, bukan tak mungkin bakal ada aksi pemblokiran bandara selanjutnya.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Mr. Spock dan Homer Simpson: Dinamika Perilaku di Masa Pandemi

Kabar Baru Jam 7

Belenggu Korban Pelecehan Seksual

Kabar Baru Jam 8

Longgar Bikin Lengah?