Share This

Periksa Putusan Nuril

"Kepada Bapak Jokowi, jangan suruh ibu saya sekolah lagi."

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 16 Nov 2018 10:59 WIB

Author

KBR

Nuril Baiq

Nuril Baiq (Foto: Antara/Ahmad Subaidi)

Surat singkat tanpa tanda baca dari Rafi untuk Presiden Joko Widodo  itu sungguh bikin kelu. 

"Kepada Bapak Jokowi, jangan suruh ibu saya sekolah lagi."

Surat ditulis bungsu dari Baiq Nuril Maknun dengan tulisan tangan. Bocah 7 tahun itu mengutip perkataan ibunya sebelum menjalani persidangan tahun lalu. Nuril bukan sekolah tapi ditahan setelah dituntut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE) . Sebetulnya ia sempat divonis bebas oleh PN Mataram NTB sampai akhirnya Mahkamah Agung berkata lain.

Nuril adalah korban pelecehan seksual oleh Kepala Sekolah SMA 7 Mataram. Si pelaku lolos, Nuril justru dianggap menyebarkan percakapan mesum. Hakim MA menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Nuril. 

Hakim semestinya bertolok pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pedoman Mengadili Perempuan. Isinya, relasi kuasa harus jadi pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan. Demi menjamin hak perempuan. Nuril yang cuma staf honorer sementara pelapornya kepala sekolah, ini terang suatu ketimpangan.

Komisi Yudisial (KY) perlu memeriksa putusan hakim; apakah putusan hakim MA kredibel atau tidak. Karena hukum bukan hanya soal benar-salah tapi juga sejauh mana hakim dapat membaca keadilan masyarakat. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.