Empat belas orang itu bersaksi sudah di Banda Aceh. Lega, kata mereka setelah mengungkap peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh periode 1976 sampai 2005. Ini momen bersejarah karena ini adalah Dengar Kesaksian pertama di tanah air. Ini adalah mekanisme non-yudisial; upaya mengungkap kebenaran, mengakui keberadaan korban dan merekomendasikan pemulihan bagi mereka. Di sini kunci pentingnya: ada pengakuan terhadap apa yang terjadi pada korban.
Secara nasional, hanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh yang bisa berlangsung. Sebab keberadaan KKR hilang begitu Mahkamah Konstitusi ketok palu pada tahun 2006: Undang-undang KKR dianggap tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sesungguhnya memberi ruang kepada korban adalah suatu langkah yang berarti. Jadi upaya penyembuhan luka masa lalu yang mereka tanggung berpuluh tahun. Pasti menyakitkan, tapi ini bagian dari ikhtiar mencari dan mengungkap kebenaran.
Tapi langkah tak boleh berhenti di mendengarkan kesaksian mereka. Karena ada hak korban yang mesti segera dipulihkan oleh negara, yang gagal melindungi mereka dari kekerasan. Ini jadi pembelajaran penting bangsa ini -- untuk mampu menatap pelanggaran HAM masa lalu, berbuat sesuatu - apa pun itu - dan memastikan ini tak terulang lagi.
Dengan pemerataan, semua sekolah memiliki kualitas dan daya tarik yang sama, tanpa perlu label favorit. Sehingga tidak ada lagi kecemburuan orang tua siswa dalam mengakses dunia pendidikan.
Polri menyebut peredaran hoax belakangan lebih dominan dilakukan melalui WA Grup ketimbang media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. 
Memindahkan para tahanan ke penjara di pulau terpencil juga tak serta merta jadi solusi selama para petugasnya korup. 
Harusnya kita biasa saja bicara soal politik. Mungkin tak ubahnya bicara soal klub bola favorit atau kesukaan lainnya. Kita justru harus belajar menyikapi perbedaan dengan biasa-biasa saja. 
Menkominfo langsung meminta anak buahnya mengais konten iklan rokok di internet. Hasilnya: ada 114 kanal yang melanggar Undang-undang Kesehatan; ada di Facebook, Instagram serta YouTube.
Di tengah panasnya suhu politik pasca ricuh 21-22 Mei lalu, video ini sedikit bikin publik tenang.
Tim kecil di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) ini dianggap bertanggung jawab atas berbagai kasus penculikan aktivis anti-Orde Baru atau anti-Soeharto. 
Mengapa sebuah Rumah Sakit Umum Daerah, yang adalah untuk ‘umum’ dan milik negara, mesti dilabel syariah? RSUD adalah bagian dari pelayanan publik dan publik tak semuanya beragama Islam. 
ASN adalah wajah pemerintah dan birokrasi kita. Selama ini, persepsi umum terhadap ASN adalah disiplin yang rendah, kinerja yang buruk dan tak punya mental melayani. 
Angka pengguna transportasi umum diklaim meningkat, sementara jumlah kecelakaan diklaim turun hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketika pejabat menutup telinga atas jeritan kaum minoritas, dan lebih mendengar suara kelompok-kelompok intoleran, maka mereka sudah berbuat zalim dan berdosa. Merampas hak-hak asasi dari warga negara
Tak ada gunanya jika seusai Ramadan masih tergoda mencaci, menghina dan merendahkan sesama. Tak ada gunanya ibadah Ramadan jika masih terus menyebar kabar bohong dan ujaran kebencian. 
Aturan pemerintah dengan menurunkan batas atas, tampaknya tak direspon dengan baik oleh maskapai. Pun dugaan adanya kartel harga yang tengah ditelisik KPPU hingga kini juga belum jelas hasilnya. 
Etika berkendara dan memakai fasilitas publik mesti dijaga karena jalanan, rel kereta, tol, kereta api, pesawat dan lainnya adalah milik bersama.
Gagasan referendum dari Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Aceh itu boleh jadi berbahaya bagi perdamaian Aceh.
Sekitar 60% dari seluruh perjalanan mudik akan dilayanai moda darat seperti bus dan kendaraan pribadi.
Laporan Tren Penindakan Korupsi yang dikeluarkan lembaga pembantau korupsi ICW tahun lalu menyebut gratifikasi masuk dalam 10 besar modus korupsi di Indonesia. 
Pada Maret tak tanggung-tanggung dua tokoh nasional jadi target. Sebulan kemudian perintah pembunuhan ditambah lagi untuk dua tokoh nasional dan satu pemimpin lembaga survei. 
Yang bikin situasi makin panas adalah komentar dari kedua kubu, lengkap dengan bumbu ajakan untuk menyebarkan kebencian.
Pembatasan macam begini memang seperti pedang bermata dua - mengendalikan misinformasi, tapi juga bisa mencegah orang mendapatkan informasi yang benar.