Kepala Kepolisian Tito Karnavian kemarin memanggil penyidik tindak pidana umum Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim). Pemanggilan dilakukan lantaran Bareskrim menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas pelaporan terhadap 2 pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan atas dugaan surat palsu dan penyalahgunaan kewenangan karena mengajukan cekal untuk Ketua DPR Setya Novanto.
Cekal diajukan KPK kepada Dirjen Imigrasi pada 2 Oktober, hanya beberapa hari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan praperadilan Setya Novanto atas penetapan status tersangka. KPK mengatakan cekal kasus dugaan korupsi KTP elektronik diajukan dalam status Setnov sebagai saksi atas tersangka lain. Setelah pengajuan dikirim, seminggu kemudian Kuasa Hukum Setnov melaporkan kepada polisi. Tak sampai sebulan melakukan penyelidikan polisi mengeluarkan SPDP.
Perlawanan Ketua DPR Setya Novanto tak hanya melalui praperadilan dan juga laporan ke polisi. Gugatan juga dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait surat keputusan imigrasi tentang pencegahan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor Setnov. Dia meminta PTUN membatalkan surat bertanggal 2 Oktober itu.
Bukan kali ini saja KPK dibombardir laporan saat tengah menangani kasus-kasus besar. Tindakan Kapolri memanggil anak buahnya patut diapresiasi. Tito memastikan anak buahnya berlaku hati-hati menangani kasus ini untuk menjaga hubungan baik antarlembaga. Apalagi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas disebutkan untuk mendahulukan kasus korupsi dari perkara lain yang tengah dilakukan penyidikan. Jangan sampai karena tindakan terburu-buru penyidik Bareskrim malah memperburuk hubungan dua lembaga penegak hukum itu. Kisruh kedua lembaga hanya akan menguntungkan para garong duit negara.
