Surat penting itu mestinya hari ini sampai di meja Menteri Hukum dan HAM. Pengirimnya adalah pelaksana tugas Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ahok mengirimkan surat itu kemarin setelah didemo Gerakan Masyarakat Jakarta kemarin dalam aksi berjudul “Aksi Sejuta Umat Lengserkan Ahok”.
Ini aksi kesekian dari FPI menentang Ahok yang sedianya dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta pada 18 November mendatang. Alasannya macam-macam. Salah satunya terlihat dari spanduk yang mereka bawa kemarin: Ahok Musuh Islam. Tak jelas betul apa dasar tudingan tersebut. Saat Idul Adha lalu memang sempat beredar isu kalau Ahok melarang umat Islam berkurban, tapi itu langsung dibantah Ahok. Di akun Twitternya Ahok langsung mewanti: “Jangan sembarangan mainkan isu.” (Baca: Ini Surat Ahok Terkait Pembubaran FPI)
Ahok tak pernah berhenti galak soal FPI. Dan catat, ini bukan soal sentimen pribadi, tapi soal prinsip. FPI melanggar konstitusi dan Pancasila sehingga tak patut ada di bumi Indonesia, kata Ahok. Ini pernyataan keras yang ditunggu-tunggu seantero tanah air, tak cuma di Jakarta. Karena FPI tak hanya meresahkan warga Jakarta dengan aksi mereka, tapi banyak daerah di tanah air.
Wanti-wanti berikutnya dikeluarkan Ahok: “Kalau menolak saya hanya karena agama dan menyebar fitnah macam-macam, maka FPI tidak layak ada di Indonesia!” (Baca: Salim Alatas: Negara Tak Bisa Bubarkan FPI)
FPI adalah momok di banyak daerah. Bukan karena membuat jalanan macet dengan aksi mereka, tapi karena apa yang mereka lakukan dan teriakkan di jalanan adalah sesuatu yang meresahkan. Memberi wajah buruk pada nama Islam yang sejatinya agama yang damai. Mengatasnamakan umat Islam yang tak sudi disandingkan dengan aksi brutal FPI. Juga mengatasnamakan warga Jakarta dengan menyebut kelompok yang mendemo Ahok kemarin sebagai Gerakan Masyarakat Jakarta. Coba jelaskan, masyarakat Jakarta mana yang mereka wakili? Apa mesti diingatkan kalau Jokowi-Ahok adalah pemenang Pemilu Gubernur yang diikuti oleh seluruh warga Jakarta?
Dan langkah mengajukan gubernur tandingan dalam aksi kemarin adalah lelucon yang sungguh tak lucu. Sang gubernur tandingan itu adalah Ketua Gerakan Masyarakat Jakarta, Fahrurrozi Ishaq. Entah siapa pula dia.
Melihat semua itu, wajar kalau Ahok meminta pemerintah pusat membubarkan FPI. Lagi pula, siapa sih yang bakal kehilangan kalau FPI bubar?
FPI Bubar, Siapa Kehilangan?
FPI adalah momok di banyak daerah.

Selasa, 11 Nov 2014 09:27 WIB


fpi, ahok, konstitusi
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - EDITORIAL
Jangan Ada Impunitas!
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet.
Upaya Preventif Karhutla
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan.
Menggali Lubang Kubur KPK
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Papua Damai
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI Menegakkan Aturan
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Abrakadabra DPR
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas.
Sepuluh Nama
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Makar Bendera
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata.
Jokowi Harus Berani
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah.
Luka Kita
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita.
Kekerasan Seksual
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Ibu Kota Baru
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Banjir Sampah Impor
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia.
Ibadah
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
Menjaga Marwah KPK
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Bukan Hanya Rasisme
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Berharap Wasit yang Adil
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Prasangka pada Papua
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Harkat Bangsa Papua
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Abdul Somad
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Rangkuman Berita Sepekan KBR
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN