covid-19

Gerakan Buruh dan Kelas Menengah yang Terbelah

Berbagai kontroversi inilah yang membuat kelas menengah, yang sebagian tentu tak jauh-jauh amat pendapatannya dengan buruh, terbelah dalam memandang aksi buruh. Padahal sebagai sebuah gerakan sosial, gerakan buruh mestinya berusaha merangkul sebanyak mun

EDITORIAL

Minggu, 03 Nov 2013 18:50 WIB

Author

KBR68H

Gerakan Buruh dan Kelas Menengah yang Terbelah

demo buruh, kelas menengah, upah minimum provinsi, kemacetan

Kelas menengah di Indonesia terbelah menyikapi tuntutan buruh. Sebagian mendukung, sebagian memaklumi, tapi sebagian lain mengecam . Yang terakhir ini terutama karena mereka merasa terganggu aktivitasnya: terjebak macet di jalanan akibat demonstrasi para buruh, di samping alasan ekonomi  yang  bisa memukul balik perusahaan yang tak mampu membayar UMP.

Tuntutan kenaikan upah buruh untuk 2014 bermacam-macam di berbagai daerah. Di DKI Jakarta, buruh menuntut Upah Mimimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,7 juta dengan menggunakan 84 item kebutuhan hidup layak (KHL) yang mereka rumuskan sendiri.  Sebagai perbandingan, UMP tahun ini di DKI ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta. Artinya, buruh menuntut kenaikan upah sebesar Rp 1,5 juta pada tahun depan. Tapi akhirnya Gubernur DKI Joko Widodo, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, menetapkan UMP DKI sebesar Rp 2,4 juta.

Penetapan UMP yang masih jauh dari tuntutan buruh tampaknya masih bakal menyisakan banyak persoalan. Di pihak buruh, ketidakpuasan itu mungkin akan mereka ekspresikan dalam bentuk berbagai aksi demonstrasi dan pemogokan. Di pihak lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) justru akan menuntut organisasi buruh karena kerugian material yang harus ditanggung pengusaha selama berlangsungnya aksi demonstrasi beberapa hari pada pekan lalu.

Yang menyedihkan, aksi buruh ini sebagian juga dihadapi dengan aksi premanisme. Di kawasan Cikarang, misalnya, para buruh dihadapkan dengan sekelompok preman yang menyerang barisan buruh. Celakanya, kepolisian yang mestinya menjaga ketertiban, tak berbuat banyak. Para buruh dibiarkan menghadapi serangan tanpa perlindungan.

Tapi kita juta paham dengan keberatan sebagian pengusaha terhadap tuntutan buruh. Setiap kenaikan komponen upah jelas akan berpengaruh pada belanja perusahaan. Bagi perusahaan besar yang bisnisnya maju, kenaikan upah tentu tak bakal berpengaruh banyak. Perusahaan seperti ini justru berkepentingan menyejahterahkan buruhnya, yang pada gilirannya akan menaikkan citra perusahaan.

Tak demikian halnya dengan perusahaan yang masih berkembang, termasuk usaha kecil menengah, yang pasti kelabakan dengan setiap kenaikan komponen biaya, termasuk kenaikan upah karyawannya. Bagi perusahaan seperti ini, kenaikan upah yang signifikan bakal menimbulkan efek domino terhadap kemampuannya bertahan dalam menjalankan bisnisnya.

Berbagai kontroversi inilah yang membuat kelas menengah, yang sebagian tentu tak jauh-jauh amat pendapatannya dengan buruh, terbelah dalam memandang aksi buruh. Padahal sebagai sebuah gerakan sosial, gerakan buruh mestinya berusaha  merangkul sebanyak mungkin dukungan – terutama dukungan kelas menengah. Tanpa dukungan luas dari kelas menengah, gerakan buruh akan menjadi eksklusif, sektoral, dan berjalan sendirian.

Kelas menengah yang terkenal vokal, akan membantu artikulasi tuntutan menjadi opini publik yang kuat. Inilah yang tidak terjadi dalam berbagai aksi buruh belakangan ini.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

UU Cipta Kerja Bermasalah, Formil dan Materiil

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17