Robohnya Penjaga Konstitusi Kami

Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) seketika runtuh pasca penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK, Rabu malam (2/9) lalu. Kader Partai Golkar yang baru menjabat Ketua MK selama enam bulan itu ditangkap terkait dugaan suap sengketa pilkada.

EDITORIAL

Jumat, 04 Okt 2013 10:27 WIB

Author

KBR68H

Robohnya Penjaga Konstitusi Kami

konstitusi, mk, akil mochtar, kpk, gunung mas

Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) seketika runtuh pasca penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK, Rabu malam (2/9) lalu. Kader Partai Golkar yang baru menjabat Ketua MK selama enam bulan itu ditangkap terkait dugaan suap sengketa pilkada. Ia ditangkap bersama anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Chairun Nisa dan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih.

Terkejut, kecewa, dan mungkin kehilangan kata-kata. Itulah reaksi sebagian besar masyarakat begitu mendengar Akil Mochtar ditangkap. Pasalnya, ini terjadi di lembaga sekaliber MK, penjaga konstitusi kita. Penangkapan hakim MK ini juga kali pertama sejak lembaga ini berdiri sepuluh tahun lalu, pasca Reformasi lima tahun sebelumnya. Apalagi, yang ditangkap adalah ketuanya.

Padahal kita tahu, MK memiliki wewenang yang dahsyat dalam kehidupan bernegara di negeri ini. Selain menguji undang-undang dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, MK juga berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, bahkan membubarkan partai politik.
Kita lantas bertanya, mengapa ini bisa terjadi di lembaga sesakral Mahkamah Konstitusi? Selain membuktikan bahwa siapa pun rawan suap, latar belakang hakim MK dari partai politik kini mendapat sorotan publik. Sepertiga dari sembilan hakim di MK memang berlatar belakang politik. Selain Akil Mochtar, ada Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva, dan Anggota MK Patrialis Akbar.

Akil sudah puluhan tahun “makan garam” di politik. Mewakili Golkar, ia dua periode menjadi anggota DPR sejak 1999 hingga 2009. Sementara, Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar, masing-masing pernah menjadi petinggi Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Memang, keterpilihan mereka tak lepas dari proses politik. Sebab, tiga hakim MK masing-masing dipilih oleh DPR, Mahkamah Agung dan Presiden. Namun, pasca kasus ini, kita mendorong agar ke depan, hakim  MK murni dari kalangan independen alias non partai. Walau kita tahu, Ketua MK sebelumnya, Mahfud MD yang berasal dari partai bisa bebas dari korupsi, namun ini harus dilakukan untuk mencegah konflik kepentingan hakim. Sebab, mereka memutus perkara yang kebanyakan bermuatan politis.

Selain itu, ke depan kita juga mendukung agar lembaga sekaliber MK pun harus diawasi, semisal oleh Komisi Yudisial (KY). Kita berpendapat, pengawasan internal tidaklah cukup. Penangkapan Akil oleh KPK menjadi bukti. Sehingga, pengawasan eksternal mutlak ada guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Dan, kini yang terpenting, selain penuntasan kasus di KPK, dalam waktu dekat ini kita mendesak agar Majelis Kehormatan Hakim MK segera dibentuk. Ini guna memastikan ada-tidaknya hakim lain yang terlibat. Proses kerja majelis ini pun harus transparan di hadapan publik. Jika seluruh proses ini berjalan apik, maka asa pencari keadilan pada benteng terakhir penjaga konstitusi pun kita harapkan akan kembali pulih!

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - EDITORIAL

Most Popular / Trending

Zero Waste, Ubah Salak Jadi Aneka Rupa

Zero Waste, Ubah Salak Jadi Aneka Rupa

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18