Perpres, Solusi Baru Atasi Macet Jakarta

"Kurang dari satu tahun sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan Perpres untuk mengatasi kemacetan di Jakarta."

Kurang dari satu tahun sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan Perpres untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Perpres ini diharapkan akan menyelaraskan layanan moda transportasi publik. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengungkapkan, Perpres akan keluar dalam hitungan minggu. Namun, dia tidak merinci isi dari Perpres tersebut.

Wacana Perpres untuk menuntaskan masalah kemacetan sebenarnya bukan hal yang baru. Pada Mei 2011, Presiden dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II menggelar rapat kabinet di Makassar yang membahas masalah transportasi. Salah satu hasil dari rapat tersebut adalah dikeluarkannya Perpres untuk mengatasi macet di enam kota. Entah kenapa, Perpres tersebut tidak jadi diterbitkan.

Potensi kerugian yang ditimbulkan oleh macet sangat besar. Berdasarkan Study on Integrated Tranportation Master Plan Phase II (SITRAMP II) yang dilakukan Bappenas dan JICA awal tahun ini, Jakarta akan mengalami kerugian materil hingga Rp65 triliun per tahun jika tidak bisa mengurai kemacetan pada 2020. Kerugian materil akibat waktu yang terbuang akibat kemacetan mencapai Rp 40 triliun per tahun pada 2020. Sementara Rp 35 triliun kerugian lain didapat dari biaya operasi kendaraan akibat terjebak macet.

Kerugian hampir Rp 65 triliun ini belum mencakup kerugian kesehatan dan lingkungan akibat polusi berlebih yang ditimbulkan dari macet. Angka yang dikeluarkan studi itu meningkat tajam dibandingkan studi yang dilakukan Yayasan Pelangi pada 2005. Ketika itu, hasil studi Yayasan Pelangi menyebut, kerugian akibat macet di Jakarta hanya Rp12,8 triliun per tahun. Macet sepertinya sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi warga Jakarta.

Sistem transportasi yang buruk di sebagian besar wilayah Jakarta telah menimbulkan kemacetan sangat parah. Karena itu, strategi untuk mengatasi kondisi kemacetan di jalan-jalan Ibu kota harus segera dilakukan. Salah satunya melalui pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan. Proyek monorel yang kembali dilanjutkan oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo merupakan salah satu sistem transportasi yang bisa mengurangi kemacetan dan bukan mengatasi kemacetan.

Yang tidak kalah penting sebenarnya koneksi antarmoda transportasi yang satu dengan yang lain. Ini akan memudahkan warga Jakarta untuk berpindah-pindah. Masalah kemacetan di Jakarta memang tidak bisa menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Macet sudah harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemda dengan pemerintah pusat. Karena, masalah transportasi dan kemacetan ini akan menjadi energi seluruh pembangunan nasional.

Perpres yang akan dikeluarkan SBY tentu bukan jaminan masalah kemacetan bisa langsung teratasi dengan cepat. Perpres itu diharapkan bisa mempercepat mengatasi masalah kemacetan. Meredam pertumbuhan kendaraan mungkin sesuatu hal yang sulit dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah membatasi jumlah kendaraan di jalan raya. Apabila sistem transportasi di Jakarta sudah baik dan lebih manusiawi, seharusnya bukan hal yang sulit untuk meminta warga Ibu Kota meninggalkan kendaraan pribadi di rumah dan menggunakan angkutan umum.

• perpres kemacetan
• jakarta
• monorel
• ERP