Menggali Lubang Kubur KPK

Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.

OPINI , EDITORIAL

Rabu, 11 Sep 2019 00:03 WIB

Author

KBR

Aksi Save KPK

Aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga diikuti mahasiswa, dosen dan masyarakat Surabaya menolak revisi UU KPK. (Foto: Antara/Moch Asim).

Pemandangan tak lazim terjadi di gedung DPR, Selasa kemarin. Komisi III yang tengah mengebut seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang sejumlah ormas di rapat.

Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang selama ini keras mempersoalkan proses seleksi calon seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.

Kalangan anggota Komisi III DPR mengklaim sudah mengundang berbagai elemen masyarakat untuk hadir dan menyampaikan masukannya tentang sosok para calon yang akan diseleksi. Tapi klaim itu dibantah ICW. Ternyata sama sekali tidak ada undangan dikirim ke mereka.

Hari ini dan besok, Komisi III DPR akan mulai menguji 10 nama calon pimpinan KPK. Ini proses seleksi paling tidak transparan dan penuh tanda tanya selama 17 tahun KPK berdiri. Nama-nama yang diajukan pemerintahan Jokowi jauh dari harapan. Ada calon yang mempersoalkan operasi tangkap tangan (OTT). Ada juga calon yang pernah tersangkut kode etik di KPK. Ada juga yang tak patuh melaporkan kekayaan.

Apa jadinya KPK jika diisi orang-orang semacam itu? Padahal saat ini KPK tinggal satu-satunya penegak hukum yang paling dipercaya publik.

Gelora kampanye #SaveKPK terus menggaung, mengingatkan pada krisis yang melanda KPK 2015 lalu. Kala itu DPR juga yang menjadi biang keributan dengan mengusung rencana revisi Undang-undang KPK. Siklus lima tahunan seperti sedang terulang saat ini.

Para aktivis sudah turun jalan. Para akademisi turun gunung. Para tokoh masyarakat turut bersuara. Mereka prihatin dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, jika nama-nama bermasalah memimpin KPK. Jika itu terjadi, Pemerintahan Jokowi dan DPR bakal dicatat sejarah sebagai penggali lubang kubur KPK. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - EDITORIAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Bagaimana Kedaulatan Perempuan atas Tanah bila RUU Pertanahan Disahkan?

Kabar Baru Jam 13

Penolakan RUU Pertanahan di Hari Tani