Tantangan Reforma Agraria

"Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sebanyak 450 konflik terjadi tahun 2016. Angkanya meningkat signifikan menjadi 650 lebih konflik tahun 2017."

Forum Pertanahan Dunia (Global Land Forum) berakhir di Bandung hari ini. Pertemuan 84 negara itu untuk membahas dan mencari solusi atas berbagai masalah agraria di Indonesia maupun di tingkat global.

Bagi Indonesia selaku tuan rumah, forum ini punya arti penting. Ini terkait komitmen pemerintah akan reforma agraria . Kita tahu, Presiden Joko Widodo telah membuat janji ambisius dengan pengakuan hak atas tanah - 12,7 juta hektar untuk reforma agraria dan perhutanan sosial serta 9 juta hektar distribusi lahan. Dasar hukum bagi pemerintah untuk menata ulang, menyelesaikan ketimpangan dan konflik lahan juga segera hadir lewat peraturan presiden.

Kita berharap tidak ada lagi pendekatan kriminalisasi atau represif. Sebab empat tahun agenda reforma agraria berjalan, konflik agraria justru cenderung meningkat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sebanyak 450 konflik terjadi tahun 2016. Angkanya meningkat signifikan menjadi 650 lebih konflik tahun 2017.

Agenda reforma agraria pemerintah sudah saatnya menyentuh konflik di seluruh sektor -- perkebunan, kehutanan, tambang, pesisir, dan pembangunan infrastruktur. Persoalan lapangan masih berderet. Di Langkat, Sumatera Utara, warga Desa Mekar Jaya berhadapan dengan perusahaan sawit PT Langkat Nusantara Kepong. Di Sukamulya, Jawa Barat pembangunan Bandara Internasional merampas lahan pertanian warga. Dan kemarin, tepat 1000 hari tragedi Salim Kancil yang tewas di Jawa Timur.

Tidak bisa tidak, daftar korban akibat konflik agraria mesti disudahi. 

• Global Land Forum
• Forum Pertanahan Dunia
• perhutanan sosial
• Konsorsium Pembaruan Agraria
• reforma agraria