Kapan DPR Bahas UU tentang PRT?

Komite Aksi Perlindungan PRT dan Buruh Migran punya

EDITORIAL

Rabu, 04 Sep 2013 09:09 WIB

Author

KBR68H

Kapan DPR Bahas UU tentang PRT?

dpr, uu prt, pembantu, kdrt, pembantu rumah tangga

Komite Aksi Perlindungan PRT dan Buruh Migran punya ‘hadiah’ khusus buat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah menggelar demo di depan Gedung Agung Yogyakarta, kemarin, mereka ramai-ramai ke kantor pos untuk mengirim paket kain pel dan serbet kepada SBY dan anggota DPR.

Paket serbet ini sebagai wujud keprihatinan para pembantu rumah tangga (PRT) yang tak pernah diperhatikan pemerintah. Anggota komite memprotes nasib jutaan PRT yang harus bekerja dalam kondisi tak layak dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Protes juga diarahkan ke anggota dewan kerena menjelang masa tugasnya berakhir, mereka tak kunjung membahas Rancangan Undang Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PPRT). Padahal RUU itu sudah menjadi pekerjaan rumah DPR sejak 2004. DPR dinilai tak pro perlindungan terhadap PRT, baik di dalam negeri maupun PRT Migran Indonesia.

PRT masih dipandang sebelah mata karena pekerjaan ini masih didominasi perempuan yang punya pendidikan dan status sosial ekonomi rendah. Pekerjaan pembantu rumah tangga bisa dibilang hampir sama dengan pelayan. Sehingga mereka harus tunduk pada majikan. Hal inilah yang memicu terjadinya kekerasan, pelanggaran hukum dan pelecehan.

Tak adanya perlindungan menyebabkan masih tingginya angka kekerasan pada PRT. Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyebut sepanjang 2011-2012, terdapat 273 kasus kekerasan. 

Sebanyak 65 persen kasus berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, disiram dengan air cucian, dikenai benda panas, bahkan disetrika. Sebanyak 85 persen kasus kekerasan ekonomi berupa pemotongan dan upah yang tak dibayar mulai dari dua bulan hingga lebih dari 3 tahun. Sedangkan 23 persen kasus berupa kekerasan seksual dan pelecehan. Mereka adalah korban KDRT, karena definisi korban KDRT tak hanya anggota keluarga tapi juga setiap orang yang bekerja membantu rumah tangga.

Organisasi Ketenagakerjaan Dunia (ILO) menyatakan saat ini lebih dari 10,7 juta penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga bekerja tanpa ada regulasi yang melindungi. Pengusaha dan pejabat tampaknya takut dengan UU ini. Pasalnya, jika pembantu rumah tangga ada UUnya. maka otomatis UU ketenagakerjaan juga akan memayungi para pembantu. Termasuk urusan upah, hak dan kewajiban, dan aturan-aturan lainnya yang berlaku untuk semua buruh.

Pemerintah tak cukup hanya mengakui 15 Februari sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional. Mereka harus bisa menjamin PRT mendapat hak-haknya, seperti jaminan kesehatan, fasilitas tempat tinggal, istirahat, hiburan, upah yang layak, serta hak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan.

PRT adalah pekerja. Sama dengan pekerja lain di sector industri. Mereka pun wajib mendapat jaminan atas hak-haknya sebagai pekerja di sektor rumah tangga.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - EDITORIAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Aparat Dinilai Tak Tegas Usut Pelaku Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Kabar Baru Jam 15

Mengenal Sastra Dari Selatan

Kabar Baru Jam 14