Bagikan:

Soal FPI, Tunggu Apalagi?

Memperlama hadirnya FPI di tengah masyarakat sebetulnya hanya memperpanjang olok-olok terhadap pemerintah itu sendiri. Bahwa pemerintah tak kuasa, tak mampu dan tak bisa mengurus organisasi radikal ini. Kalau intoleransi terhadap aksi kekerasan hanya ada

EDITORIAL

Selasa, 13 Agus 2013 11:36 WIB

Author

KBR68H

Soal FPI, Tunggu Apalagi?

penolakan fpi, bentrokan, sulawesi utara, kalimantan tengah, pembubaran

Minggu malam kemarin, puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI), terlibat bentrok dengan warga di Lamongan, Jawa Timur. Dua sepeda motor warga dibakar, satu rumah dirusak dan seorang laki-laki dikabarkan terluka akibat sabetan pedang di telinga dan punggung. Penyebab, belum jelas, diduga dilatarbelakangi kasus kriminal dan balas dendam. Tapi pelaku, sudah jelas. Polres Lamongan langsung menangkap 42 anggota FPI yang terlibat kasus bentrokan dengan warga di Dusun Gowah, Kelurahan Blimbing, Paciran ini. Polisi menyita senjata tajam dan drum solar yang dipakai dalam aksi pembakaran ini.

Akhir bulan lalu, FPI melakukan aksi razia di Mojokerto, masih di Jawa Timur. Massa FPI mendatangi Hotel Sun Palace di Desa Jatipasar dan langsung mengambil minuman keras yang ada di gudang hotel tersebut. Botol-botol minuman keras dihancurkan di jalanan. Polisi ada, tapi hanya mencoba meredam aksi perusakan tersebut. Bukan menghentikan. Salah satu karyawan hotel lantas melaporkan perbuatan tak menyenangkan itu kepada polisi.

Di saat yang hampir sama, warga dan FPI bentrok di Sukorejo, Kendal. Mobil yang ditumpangi anggota FPI dibakar warga. Sebelumnya anggota FPI di mobil tersebut melakukan aksi sweeping lantas menabrak seorang pengendara motor. Korban yang ditabrak akhirnya meninggal dunia, dan puluhan anggota FPI harus bersembunyi di dalam mesjid dan dievakuasi oleh polisi demi menghindari amukan warga. Suami korban menolak rencana santunan yang akan diberikan FPI karena tak ingin melukai hati warga Sukorejo yang kecewa dengan FPI.

Sinyal-sinyal yang diberikan warga sudah jelas: menolak FPI. Sebelum tiga kejadian ini pun, warga di Kalimantan Tengah telah menolak pembentukan FPI di sana. Gubernur Sulawesi Utara juga meminta FPI pikir ulang sebelum mendirikan organisasi mereka di wilayah tersebut lantaran dikhawatirkan bakal merusak keharmonisan yang sudah terbangun. Bupati Lamongan pun memberi isyarat bakal melarang keberadaan FPI.

Memperlama hadirnya FPI di tengah masyarakat sebetulnya hanya memperpanjang olok-olok terhadap pemerintah itu sendiri. Bahwa pemerintah tak kuasa, tak mampu dan tak bisa mengurus organisasi radikal ini. Kalau intoleransi terhadap aksi kekerasan hanya ada di mulut, maka penegakan hukum sejatinya memble belaka.

Bukti sudah banyak, keluhan tak kalah banyak, desakan untuk membekukan, hingga membubarkan, pun berjibun. Apalagi yang ditunggu pemerintah pusat?

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7