Dukung Pemprov DKI Tegakkan Konstitusi!

Pola pikir sektarian pada sebagian masyarakat kita ternyata masih kuat. Sifat diskriminatif pada kelompok tertentu karena perbedaan agama itu bahkan mengganggu akal sehat kita.

EDITORIAL

Kamis, 22 Agus 2013 09:48 WIB

Author

KBR68H

Dukung Pemprov DKI Tegakkan Konstitusi!

konstitusi, pemprov dki, susan jasmine, lenteng agung

Pola pikir sektarian pada sebagian masyarakat kita ternyata masih kuat. Sifat diskriminatif pada kelompok tertentu karena perbedaan agama itu bahkan mengganggu akal sehat kita. Ini tercermin dari sikap sebagian warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, yang menolak lurah baru mereka hasil lelang jabatan, yakni Susan Jasmine Zulkifli.

Penolakan bukan karena lurah itu bermasalah atau kemampuan memimpinnya rendah, namun karena Susan adalah seorang non Muslim!
Perbedaan agama itu dijadikan dalih untuk menolak Susan. Mereka meminta Pemprov DKI mencopot dan memindahkan Susan dari daerah mereka. Untuk menggolkan keinginan itu, mereka bahkan  mengumpulkan KTP dukungan dari warga.

Kita menentang pikiran picik dan sektarian seperti itu. Sudah lupakah kita dengan amburadulnya birokrasi di kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta sebelum adanya lelang jabatan? Birokrasi kala itu rumit serta bertele-tele. Dengan kondisi itu, beranikah warga saat itu melawan lurah mereka? Kita menduga, mereka diam! Melalui lelang jabatan, Gubernur Joko Widodo berniat memperbaiki kualitas birokratnya.

Dan, kita harus tahu, proses memenangi lelang jabatan tidak mudah. Ada 1.500-an orang yang ikut dalam proses seleksi. Hasilnya, terpilihlah 415 pejabat: 44 camat, 267 lurah dan pejabat eselon III dan IV. Salah satu dari mereka adalah Susan Jasmine Zulkifli. Secara bersama-sama, mereka dilantik pada akhir Juni lalu.

Jadi, yang menjadi poin utama dalam lelang jabatan, khususnya untuk posisi lurah dan camat, adalah kemampuannya memimpin, bukan dalil agama!

Kita mendukung sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menegaskan tidak akan memberhentikan Susan Jasmine Zulkifli dari jabatannya sebagai Lurah Lenteng Agung. Pemprov pun mengakui , tidak punya alasan untuk memberhentikan Susan. Sebab, lelang jabatan sudah dilakukan dengan mekanisme ketat dan transparan.

Kebijakan Pemprov DKI sudah tepat. Kita melihat penggunaan isu agama dalam bermasyarakat, khususnya politik, dapat mengancam demokrasi yang susah payah dibangun sejak era reformasi 15 tahun lalu. Selain itu, konstitusi kita menjamin kesetaraan dan keberagaman warga negara dalam hidup berbangsa. Sehingga, tak ada tawar-menawar lagi, setiap muncul isu agama dalam demokrasi harus kita lawan!

Kita tidak ingin, masyarakat kita semakin terjerumus dalam sikap sektarian dan mengabaikan toleransi. Dalam survei tahun lalu, lembaga pembela keberaragaman Setara Institute menemukan, warga Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) cenderung intoleran atau mengabaikan toleransi. Kondisi ini menjadi cerminan survei Setara yang menyatakan ada 200 lebih aksi kekerasan berlatar agama sepanjang tahun lalu di seluruh Indonesia.

Akhirnya, untuk membasmi mimpi buruk itu, perlu kecerdasan masyarakat kita dalam menggunakan akal sehat. Para penimpin, termasuk pejabat negara, juga harus berani dan konsisten menjalankan mandatnya untuk menegakkan konstitusi. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - EDITORIAL

Most Popular / Trending

Eps.2: Kuliah di UK, Cerita dari Rizki Putri Part 2

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17