Kementerian Dalam Negeri tengah mendapat sorotan. Itu terkait kebijakan membuka akses data kependudukan terhadap lebih dari seribu lembaga, termasuk swasta atau perusahaan.
Perusahaan pembiayaan milik Grup Astra, misalnya, mendapat hak akses terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kemendagri beralasan, akses itu untuk mempermudah swasta melakukan verifikasi data konsumen seperti calon pembeli kendaraan bermotor dan mencegah kejahatan penggunaan data palsu.
Publik ramai mengecamnya sebagai penyalahgunaan data pribadi yang seharusnya rahasia. Pasal 84 Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan NIK termasuk data pribadi yang harus dilindungi dan disimpan kerahasiaannya oleh negara.
Kemendagri beralasan kebijakan itu tidak melanggar undang-undang. Alasannya, Undang-undang memberi wewenang Mendagri memberi hak ases data kependudukan kepada petugas provinsi, petugas instansi pelaksana serta pengguna. Dalam pasal 1 undang-undang itu disebutkan pengguna termasuk di dalamnya badan hukum yang memerlukan informasi data kependudukan. Kemendagri memasukkan perusahaan swasta dalam kategori ini.
Undang-undang Administrasi Kependudukan yang disahkan 13 tahun lalu ternyata masih menyisakan polemik soal hak akses data. Lembaga Ombudsman RI pun menganggapnya sebagai pelanggaran atau penyalahgunaan.
Protes Ombudsman maupun publik beralasan. Apalagi kini banyak kasus penipuan menggunakan data pribadi orang lain, atau data pribadi yang sifatnya palsu. Publik juga pasti tidak mau ada pihak lain mengakses data kependudukan secara ilegal, apalagi menyalahgunakan.
Artinya tetap harus ada jaminan kerahasiaan dan tidak untuk dijualbelikan atau disalahgunakan. Di sinilah kembali pentingnya aturan yang lebih jelas dan khusus mengenai perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Pemerintah harus segera mengajukan draf RUU yang sudah dirancang ke DPR, agar RUU itu bisa segera dibahas dan masuk prioritas legislasi.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.
Hak Asasi Manusia tak masuk daftar isi pidato kenegaraan presiden. Publik lantas bertanya, seriuskah pemerintah ingin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu?
Komentar JK sungguh tidak tepat di saat banyak pihak prihatin atas berlarutnya konflik kekerasan di Papua, khususnya Nduga.
Gagasan menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga pemberi mandat GBHN bagi presiden, ibarat mengembalikan demokrasi Indonesia ke masa Orde Baru.
Pendidikan tak melulu harus melalui ruang kelas atau sekolah. Pengetahuan, ketrampilan hidup, nalar bisa didapat dari mana saja. Pendidikan harus mudah dijangkau dan tak mendiskriminasi.
Jumlah titik api yang dideteksi tahun ini sudah lebih daripada jumlah titik panas tahun lalu.
Tak boleh lagi ada kongkalingkong atau main mata sehingga pabrik atau pengemudi tak patuh pada instruksi kepala daerahnya. 
Bukan hanya karena ini bikin malu, yang paling menderita dan menanggung rugi adalah mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla itu.
Sikapnya santun dan rendah hati. Kedalaman ilmu agamanya tidak ada yang meragukan. Begitu juga semangatnya mengajar santri tetap tinggi hingga akhir hayat. 
Inilah pecut bagi PLN untuk bertanggung jawab pada publik yang dilayaninya. Tanpa itu, PLN mungkin jumawa saja sebagai pengendali utama urusan kelistrikan. 
Listrik yang kita nikmati masih menggunakan energi fosil yang tak ramah lingkungan. Cadangannya pun segera habis. Tak perlu lagi diskusi soal betapa pentingnya listrik dari sumber energi terbarukan.
Tumpahan minyak terbawa angin dan arus laut hingga ke Bekasi, dan enam pulau di Kepulauan Seribu. Kebocoran minyak kemungkinan bertambah, lantaran sumur hingga kini belum bisa ditutup. 
Tiga hari sebelum rumahnya terbakar ada orang tidak dikenal mencari dirinya ke rumah. Kepada istrinya, laki-laki itu menanyakan nomor telepon Asnawi lalu berkeliling seperti memantau kondisi rumahnya
Nasib RUU PKS diambang ketidakpastian. Padahal, RUU itu menjadi harapan untuk mengisi kekosongan hukum bagi perlindungan para korban kekerasan dan pelecehan seksual. 
Dukungan juga datang dari berbagai organisasi. Termasuk pejabat Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan dukungan bagi Romi. Tapi, Pemkab Solok Selatan bergeming.
Jumlah sampah plastik naik 3% dalam tiga tahun belakangan. Hati pun pilu setiap kali mendengar kabar soal binatang yang mengira plastik adalah makanan… saking banyaknya sampah plastik di lautan. 