Kementerian Dalam Negeri tengah mendapat sorotan. Itu terkait kebijakan membuka akses data kependudukan terhadap lebih dari seribu lembaga, termasuk swasta atau perusahaan.
Perusahaan pembiayaan milik Grup Astra, misalnya, mendapat hak akses terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kemendagri beralasan, akses itu untuk mempermudah swasta melakukan verifikasi data konsumen seperti calon pembeli kendaraan bermotor dan mencegah kejahatan penggunaan data palsu.
Publik ramai mengecamnya sebagai penyalahgunaan data pribadi yang seharusnya rahasia. Pasal 84 Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan NIK termasuk data pribadi yang harus dilindungi dan disimpan kerahasiaannya oleh negara.
Kemendagri beralasan kebijakan itu tidak melanggar undang-undang. Alasannya, Undang-undang memberi wewenang Mendagri memberi hak ases data kependudukan kepada petugas provinsi, petugas instansi pelaksana serta pengguna. Dalam pasal 1 undang-undang itu disebutkan pengguna termasuk di dalamnya badan hukum yang memerlukan informasi data kependudukan. Kemendagri memasukkan perusahaan swasta dalam kategori ini.
Undang-undang Administrasi Kependudukan yang disahkan 13 tahun lalu ternyata masih menyisakan polemik soal hak akses data. Lembaga Ombudsman RI pun menganggapnya sebagai pelanggaran atau penyalahgunaan.
Protes Ombudsman maupun publik beralasan. Apalagi kini banyak kasus penipuan menggunakan data pribadi orang lain, atau data pribadi yang sifatnya palsu. Publik juga pasti tidak mau ada pihak lain mengakses data kependudukan secara ilegal, apalagi menyalahgunakan.
Artinya tetap harus ada jaminan kerahasiaan dan tidak untuk dijualbelikan atau disalahgunakan. Di sinilah kembali pentingnya aturan yang lebih jelas dan khusus mengenai perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Pemerintah harus segera mengajukan draf RUU yang sudah dirancang ke DPR, agar RUU itu bisa segera dibahas dan masuk prioritas legislasi.
![[Advertorial] Mendagri: Kesbangpol, Kunci Stabilitas Daerah dan Nasional](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=kesbangpol04.jpg)
![[Advertorial] Mendagri Tjahjo Kumolo Terima Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=mendagri_1504.jpg)
![[Advertorial] Mendagri Terus Ingatkan Kepala Daerah untuk Hindari Area Rawan Korupsi](https://kbr.id/media/?size=300x200&filename=mendagri-tjahjo.jpg)
Para petani itu berupaya mempertahankan lahan mereka yang tengah dipagari anggota TNI, Rabu kemarin. Belasan petani terluka, seorang di antaranya terkena peluru karet. 
Pembina UKS SDN 153 Pekanbaru mengatakan, anak-anak itu terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Siswa batuk-batuk dan muntah. Beberapa anak bahkan dikabarkan pingsan. 
Ganjil, tiga ormas yang datang adalah mereka yang tidak mempersoalkan 10 calon pimpinan KPK. Sedangkan LSM yang keras mempersoalkan proses seleksi seperti ICW, PUKAT UGM dan lain-lain tak terlihat.
Karung berisi ular dilemparkan ke halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dini hari kemarin.
KPAI khawatir anak-anak mempersepsikan logo dan menganggap zat adiktif ini sebagai sesuatu yang positif.
Apa kita bisa mengandalkan Presiden kali ini? Wong soal seleksi capim KPK saja, Jokowi seolah tutup mata meski ada calon yang diduga tidak berintegritas. 
Masukan, saran, suara-suara kegelisahan yang datang dari berbagai elemen masyarakat rupanya hanya sekadar dicatat. Itu pun kalau benar dicatat. Jangan-jangan dianggap angin lalu saja.
Pengenaan pasal makar terhadap pengibar bendera Bintang Kejora itu menimbulkan tanda tanya. Makar dalam sejarah panjang bahasa hukum di negeri ini berarti serangan, angkat senjata. 
Pansel Capim KPK meloloskan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Dari mulai dugaan melanggar etik hingga punya pikiran mengebiri kewenangan lembaga antirasuah. 
Publik mesti bersuara keras, kita berhak tahu apa yang terjadi di sana. Papua adalah bagian dari kita. Ketika masyarakat Papua terluka akibat makian rasis, maka ini adalah luka kita. 
Demi ratusan ribu kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan terus meningkat angkanya setiap tahun, kita mendesak DPR kali ini tidak main-main.
Yang publik butuh adalah hasil kajian mendalam secara ekonomi, ekologis, sosial, budaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Satu-satunya negara yang menolak revisi Konvensi Basel adalah Amerika, negara pengekspor sampah terbesar kedua di dunia. 
Di tempat ala kadarnya itu mereka ingin menggunakan haknya sebagai warga untuk bisa beribadah. Tapi apa lacur, di tempat yang tak layak itu pun mereka dilarang.
KPK menilai ada nama calon yang punya catatan miring, misalnya karena tak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini tak boleh dipandang enteng.
Kita tak menafikan, upaya pemerintah saat ini yang berupaya membangun ketertinggalan di tanah Papua. Tapi, Pak Jokowi, bukan itu semata yang dibutuhkan Pace, Mace dan Mama-mama Papua.
Keinginan revisi UU yang dinilai sarat dengan kepentingan pengusaha itu dikhawatikan bakal memangkas kesejahteraan dan perlindungan buruh.
Mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapat perlakuan berbeda. Tak hanya karena sikap rasis terhadap warna kulit dan rambut keriting, tapi juga prasangka atas alasan politik isu Papua Merdeka.
Amuk hanya akan membawa penderitaan. Amarah disertai kekerasan hanya akan membuat orang yang tak ada kaitan dengan masalah menjadi korban.
Yang Muslim merasa malu dengan apa yang dikatakan Abdul Somad. Sementara umat Kristen dan Katolik langsung memaafkan – tanpa kecaman, tanpa makian, tanpa ancaman demo berjilid-jilid.