Dampak penurunan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik atau kerap disebut La Nina telah menyebabkan musim kemarau tahun ini panas basah kacau tak keruan. Di pesisir pantai, La Nina menyebabkan petani garam menjerit.
Biasanya di musim kemarau di bulan Juni, sudah bisa panen garam. Namun saat ini, bahkan mulai bekerja pun belum. Petani garam di Jepara Jawa Tengah, Pamekasan Madura, hingga di kawasan penggaraman Talise di Palu Sulawesi Tengah. Lahan tambak garam rusak tak bisa diolah karena tergenang air hujan. Akibatnya, banyak petani saran alih profesi atau menjual stok garam musim lalu yang tidak terserap.
Ini adalah pukulan bagi petani garam. Padahal, sebelumnya, para petani sedang bergairah memproduksi garam seiring makin banyaknya industri nasional yang menyerap garam lokal. Entah mengapa, turunnya produksi garam saat ini juga tidak mampu mendongkrak harga garam yang masih rendah. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, tahun lalu produksi garam nasional mencapai 2,8 juta ton. Sebagian besar diproduksi dari lahan PT Garam. Sedangkan kebutuhan garam nasional per tahun mencapai sekitar 3,2 juta ton. Kekurangan stok garam harus dipenuhi dari impor, terutama untuk garam industri.
Ironi. Sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, kita masih terus mengimpor garam. Swasembada garam tak kunjung tercapai. Ini makin membenarkan dugaan bahwa industri garam di Indonesia dikuasai kartel atau segelintir pengusaha garam yang meraup untung dari impor. Industri garam lokal, khususnya yang dilakukan para petani garam rakyat, hingga kini masih membutuhkan proteksi yang serius dari pemerintah.
Sekarang, kita tunggu realisasi janji pemerintah lewat Undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan budidaya ikan dan petambak garam.
