Layanan Publik Buruk? Negara Akan Bayar Ganti Rugi

Anda punya pengalaman buruk saat mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau saat mengurus berbagai keperluan lainnya di kantor-kantor pelayanan pemerintah? Jika iya, tak ada salahnya mencatat kapan peristiwa itu terjadi dan kerugian apa saja yang

EDITORIAL

Rabu, 24 Jul 2013 09:17 WIB

Author

KBR68H

Layanan Publik Buruk? Negara Akan Bayar Ganti Rugi

layanan publik, ganti rugi, undang-undang, ombudsman

Anda punya pengalaman buruk saat mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau saat mengurus berbagai keperluan lainnya di kantor-kantor pelayanan pemerintah? Jika iya, tak ada salahnya mencatat kapan peristiwa itu terjadi dan kerugian apa saja yang anda alami.  Juga kelengkapan lain yang mungkin dibutuhkan sebagai bahan pelaporan kasus anda nantinya. Pelaporan untuk apa? Untuk mendapat ganti rugi uang dari pemerintah karena pelayanan buruk yang sudah anda alami itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menyiapkan Perpresnya dan direncanakan mulai berlaku bulan depan. Salah satu pasal yang belum selesai dibahas adalah seputar mekanisme permohonan  ganti rugi uang akibat pelayanan buruk oleh aparat yang tidak becus. Kementerian Keuangan diajak sebagai yang mengurusi anggaran negara dan Ombudsman Republik Indonesia, sebagai yang nantinya akan mengelola pengaduan dan ganti ruginya kepada korban pelayanan birokrasi.

Dua hari lalu, Ombudsman Republik Indonesia merilis penilaiannya terhadap kinerja kementerian. Hasilnya, ada 5 dari 18 kementerian yang mendapat rapor merah. Kelimanya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pertanian. Unit-unit pelayanan publik di lima kementerian tadi kebanyakan tidak memajang pengumuman lama waktu pelayanan dan informasi biaya pelayanan. Hal itu membuka peluang terus munculnya pungutan liar.

Pungutan liar inilah salah satu penyakit yang sering menjangkiti warga yang berurusan dengan birokrasi pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan. Bagi yang berduit, dia tak akan sakit. Sebaliknya, mereka yang miskin, akan benar jatuh sakit karena jatah uang makannya dipungli pejabat publik. Suatu kali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melaporkan kepada DPR tentang nilai pungutan liar di kementerian-kementerian dalam setahun mencapai ratusan miliar rupiah.

Salah satu pungli yang seringkali kita dengar adalah saat pembuatan akta kelahiran. Di banyak daerah, banyak warga mengeluhkan soal ini. Sebuah LSM di Garut Jawa Barat pernah melaporkan nilai pungli pembuatan akta kelahiran setahun bisa mencapai Rp 1,2 miliar.  Dan coba saja anda ketik kata “pungli akte kelahiran” di mesin pencari Google. Pasti akan muncul banyak berita itu di berbagai daerah.

Jadi, sebaiknya sih, janji untuk memberlakukan aturan ganti rugi pelayanan publik mulai bulan depan, benar terlaksana. Dua tahun setelah Undang-Undang Pelayanan Publik disahkan 2009 lalu, Pemerintah pernah menyatakan belum bisa memberlakukan Perpres ganti rugi pelayanan publik karena kuatir akan mengundang munculnya calo ganti rugi. Tapi setelah dua tahun berlalu, mestinya masalah itu sudah selesai. Semakin lama menunda, hanya akan membuat semakin banyak warga yang terhisap pungli birokrat korup.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Investasi Reksadana Antitekor

Kiat Asyik Tegakkan Prokes saat Rayakan Hari Raya

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri