Mewaspadai RUU Ormas

RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akhirnya batal disahkan kemarin. Ini adalah kabar gembira, meski hanya sesaat. Karena pimpinan fraksi di DPR sudah sepakat untuk membahas kembali pengesahan RUU ini pekan depan.

EDITORIAL

Rabu, 26 Jun 2013 09:14 WIB

Author

KBR68H

Mewaspadai RUU Ormas

ruu ormas

RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akhirnya batal disahkan kemarin. Ini adalah kabar gembira, meski hanya sesaat. Karena pimpinan fraksi di DPR sudah sepakat untuk membahas kembali pengesahan RUU ini pekan depan.
 
Semula RUU ini punya banyak dukungan. Tapi begitu tiba hari pengesahan yang dijadwalkan kemarin, dukungan pun rontok satu per satu lewat hujan interupsi. Sampai akhirnya pemimpin rapat mesti menskors sidang. Sampai ujung sidang, ada lima fraksi yang mendukung pengesahan RUU Ormas yaitu Fraksi Partai Demokrat, PKB, Partai Golkar, PKS dan PDI Perjuangan.
 
Tekanan juga datang dari luar ruang sidang. Sejumlah LSM dan ormas menolak kehadiran UU Ormas yang dianggap bakal mengembalikan otoritarianisme seperti di masa Orde Baru. Di luar terpampang spanduk besar bertuliskan Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas, berikut nama-nama anggota Pansus DPR terkait RUU tersebut. Tujuannya adalah meminta masyarakat untuk tidak memilih lagi nama-nama tersebut dalam Pemilu mendatang.
 
Mengapa RUU Ormas begitu menyeramkan? RUU ini dianggap akan membatasi seluruh jenis organisasi sekaligus membuka peluang kembali represi terhadap kebebasan berserikat di Indonesia. Sekadar pengingat, kebebasan berserikat dijamin dalam konstitusi negara kita.
 
Perdebatan sengit juga terjadi di wilayah ideologi yang harus dianut oleh ormas tersebut. Rancangan semula menyebut semua ormas harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sementara ada yang ingin agar ciri khas partai dan ideologinya tetap dilindungi. Untuk yang satu ini, jalan tengah berhasil diambil: asas ormas tetap dilindungi selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
 
RUU ini juga membuka potensi korupsi di berbagai tingkat. Sebab pendirian organisasi mesti mengajukan izin berjenjang dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan seterusnya. RUU ini pun menyimpan pasal karet yang bisa memenjarakan kebebasan berekspresi. Misalnya, organisasi anti korupsi yang menyuarakan penindakan terhadap pejabat publik yang terlibat korupsi bisa dianggap mengganggu kedaulatan negara. Ujung-ujungnya ormas bisa diberangus. Belum lagi soal pendanaan yang wajib dilaporkan ormas kepada Pemerintah yang notabene banyak terbelit kasus korupsi.
 
Banyak orang yang mengira RUU Ormas adalah jawaban dari ormas yang kerap kali melakukan aksi kerusuhan. Tapi bisa dipastikan, RUU ini bukan jawabannya. Karena jawaban atas kekerasan yang dilakukan ormas-ormas tersebut adalah penegakan hukum, sementara RUU Ormas adalah jawaban atas pemberangusan kebebasan berekspresi masyarakat sipil. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Omnibus Law untuk Siapa?

Kabar Baru Jam 13

Mengimajinasikan Ibu Kota Baru yang Cerdas dan Berkelanjutan (Bagian 2)