covid-19

Buruh Bersuara, Suaranya Diambil Siapa?

Mungkin kita tengah masuk ke suatu era di mana buruh melakukan blocking politik. Tak ada yang keliru. Tapi, apakah itu dalam rangka membuahkan satu kondisi yang lama tak dinikmati buruh, yakni kesejahteraan?

EDITORIAL

Minggu, 04 Mei 2014 19:13 WIB

Author

KBR68H

Buruh Bersuara, Suaranya Diambil Siapa?

demo buruh, buruh dukung capres, politik buruh, aksi 1 mei

Problem buruh di Indonesia jumlahnya tak terhitung. Bila dibungkus jadi satu kata, namanya: kemiskinan. Tapi bila diurai, persoalan yang melilit mereka mulai dari jaminan kesehatan yang kurang memadai, kondisi kerja yang kurang manusiawi, keselamatan yang benar-benar diserahkan hanya kepada Yang Maha Kuasa, rumah yang tak layak huni—berhimpitan dalam satu rumah kontrakan sempit, dan lain-lain, dan lain-lain, termasuk kebebasan berserikat sesungguhnya, hingga masalah yang mendasar: upah.

Upah buruh di Indonesia ditentukan berdasarkan upah minimum di tingkat kabupaten dan provinsi. Selain itu ada tambahan untuk tiap-tiap sektor pekerjaan. Menurut pemerintah dan pengusaha, upah yang diberikan berdasarkan daftar kebutuhan hidup layak. Upah mereka berkisar dari Rp 1,8 juta hingga Rp 2,4 juta per bulan. Ditambah lembur, biasanya buruh akan mendapat uang per bulan rata-rata Rp 2,1 juta hingga Rp 3 juta.

Bagi kaum bujangan, apakah uang Rp 2,1 juta hingga Rp 3 juta memadai? Jawabannya relatif, tapi bisa juga kita katakan: baiklah, itu cukup. Mereka bisa membayar uang kontrakan yang sekira Rp 400 ribu per bulan, makan yang diperkirakan minimal Rp 750 ribu, lalu transportasi hingga Rp 600 ribu. Tapi, sudah. Karena sisa uangnya yang ia miliki sekitar Rp 50 ribu untuk gaji terendah, dan Rp 750 ribu untuk gaji tertinggi.

Apakah buruh tak boleh meningkatkan kondisinya hari ini? Apakah mereka juga dilarang memiliki rancangan pada masa depan? Apakah mereka tak boleh memeluk kesejahteraan? Yang diinginkan mereka sesungguhnya sederhana, bukan ingin memiliki TV Plasma 50 inchi, atau mobil mewah. Meski bila rezeki untuk itu datang, mengapa tidak. Sementara ini mereka hanya ingin memiliki hidup yang lebih layak, mampu membiayai pendidikan, kesehatan, dan rekreasi keluarga. Angka yang dibutuhkan rata-rata 3-5 kali ketetapan upah minimum yang sekarang.

Pada titik inilah, kekuatan buruh perlu mengonsolidasi diri. Mereka harus bersatu, dari semua sektor. Karena perjuangan mereka masih jauh dari apa yang ada di hati mereka. Kesejahteraan.

Kemarin kita menyaksikan, parade aksi buruh di berbagai kota. Ratusan ribu hingga jutaan buruh turun aksi di hampir seluruh bagian di Indonesia. Di Jakarta, mereka berjalan kaki dari Bunderan Hotel Indonesia ke Istana Presiden. Tuntutannya banyak. Kita tahu, tuntutan yang terlalu banyak hanya akan membuahkan sedikit hasil. Sementara di titik lain di kota Jakarta, ribuan buruh dari kelompok yang berbeda mendeklarasikan dukungan kepada seorang calon presiden.

Mungkin kita tengah masuk ke suatu era di mana buruh melakukan blocking politik. Tak ada yang keliru. Tapi, apakah itu dalam rangka membuahkan satu kondisi yang lama tak dinikmati buruh, yakni kesejahteraan? Kita belum tahu, atau bahkan tak terlalu yakin. Sebab, di jalanan saja, kelompok-kelompok buruh ini tak berada dalam satu barisan bersama yang kuat. Masing-masing dengan pengeras suara sendiri. Padahal, suara mereka diincar oleh kekuatan politik yang ingin menang kekuasaan.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Mampukah Polisi Respons Cepat Kasus yang Libatkan Anggotanya?