Freeport 2041

Salah satu bunyi pidato kampanye pemilihan umum adalah janji bahwa negara akan mengelola sumber daya alamnya sendiri, atau setidaknya memiliki mayoritas, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

EDITORIAL

Jumat, 11 Apr 2014 09:24 WIB

Author

KBR68H

Freeport 2041

freeport, emas, tembaga

Salah satu bunyi pidato kampanye pemilihan umum adalah janji bahwa negara akan mengelola sumber daya alamnya sendiri, atau setidaknya memiliki mayoritas, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti sudah ditulis hampir 69 tahun lalu dalam konstitusi Republik Indonesia. Sampai hari ini, pasal itu belum diubah.

Hebatnya, ketika nyanyian janji dalam kampanye itu diperdengarkan lagi, justru berlangsung finalisasi perpanjangan kontrak karya atas ladang emas dan tembaga terbesar di Indonesia. Ladang di Kabupaten Mimika, Papua, yang dikuasi oleh Freeport sejak 1967. Sedianya kontrak mereka atas penguasaan ladang itu akan berakhir 7 tahun lagi. Tapi, pemerintah sudah memastikan akan memperpanjangnya sesuai permintaan Freeport sampai 2041. Segarang apapun pemerintahan baru yang akan terbentuk setelah pemilihan presiden tahun ini, ladang itu tetap dikuasai oleh perusahaan bukan milik negara.

Pemerintah Indonesia memiliki saham Freeport kurang dari 10 persen. Dari kepemilikan itu, tiap tahunnya diperkirakan Freeport bisa memberikan setoran dividen ke kas negara sebesar Rp 1,5 triliun. Nah, sudah dua tahun terakhir setoran dividen tak masuk. Namun, akhirnya kita jadi tahu, Freeport adalah keistimewaan.

Kita bisa memberi catatan tambahan soal istimewanya Freeport itu. Misal saja, sesuai Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sesunggunya kontrak karya perusahaan yang habis masa kontraknya setelah undang-undang ini terbit tak boleh diperpanjang lagi.

Tapi hadirin sekalian, pemerintah berani menabrak undang-undang demi Freeport. Contoh lain adalah perihal divestasi saham Freeport. Sebelumnya pemerintah meminta perusahaan tambang asal Amerika itu melepas 51 persen sahamnya. Dalam kontrak karya yang baru disebutkan Freeport cukup melepas 30 persen saham saja.

Freeport punya sejarah khusus bagi Indonesia. Inilah perusahaan pertama yang langsung beroperasi setelah pemerintah Orde Baru terbentuk dan menerbitkan Undang-undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Operasi perusahaan ini sekaligus dijadikan contoh bagaimana penguasaan modal asing atas sumber daya alam Indonesia beroperasi.

Kontrak karya yang berjalan masih 7 tahun lagi, dan pemerintah memutuskan menyetujui keinginan Freeport memperpanjang kontrak karyanya sekarang. Perpanjangan untuk waktu yang masih lama lagi. Hingga tahun 2041. Dan pemerintah memutuskan setuju justru menjelang ia berakhir. Menjelang ia digantikan oleh pemerintahan baru. Rakyat Papua, apa komentar Anda?

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - EDITORIAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Foto Ikatan Besar Mahasiswa UI Tidak Akui Jokowi - Ma'ruf Hoaks

Jokowi Didesak Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM di Periode Kedua

Kanker Payudara dan Tubuh Perempuan

Kabar Baru Jam 15