RUU KUHP, Kemunduran Hukum?

Masih ingat pernyataan mengejutkan dari bekas bintang cilik Adi Bing Slamet yang mengaku bertahun-tahun menjadi korban santet seorang dukun? Kabarnya sang dukun punya daftar pasien orang-orang penting, mulai dari artis, menteri sampai jenderal.

EDITORIAL

Jumat, 22 Mar 2013 07:11 WIB

Author

KBR68H

RUU KUHP, Kemunduran  Hukum?

ruu, hukum, kuhp, santet

Masih ingat pernyataan mengejutkan dari bekas bintang cilik Adi Bing Slamet yang mengaku bertahun-tahun menjadi korban santet seorang dukun? Kabarnya sang dukun punya daftar pasien orang-orang penting, mulai dari artis, menteri sampai jenderal.

Kini kasus santet bakal ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasalnya, kejahatan ilmu hitam ini akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah digodok DPR.Kalau pasal ini lolos kelak, si dukun dan setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magis bisa terancam hukuman penjara lima tahun atau denda paling banyak Rp 300 juta.

Dalam penjelasannya disebutkan, ketentuan itu dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang timbul akibat praktik ilmu hitam, yang secara hukum sulit dibuktikan.

Kalangan ulama mendukung langkah ini. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, santet itu bagian dari sihir yang berbahaya dan merusak, jadi harus ditangkal. Dukungan juga datang dari anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf. Menurut Bukhori, pemidanaan dukun santet untuk melindungi objek yang akan disantet karena KUHP yang sekarang hanya mengatur soal nujum atau ramalan soal nasib, yang jelas-jelas praktik penipuan. Santet, kata Bukhori, adalah tindakan jahat yang merusak orang lain dengan bantuan jin dan setan.

Bisakah santet jadi delik pidana? Praktik santet, konon, terjadi di masyarakat. Tetapi bagaimana membuktikan seseorang telah menjadi korban santet? Pengakuan dukun bahwa si B sakit karena disantet oleh A tak bisa dijadikan alat bukti oleh penegak hukum.

Masuknya santet dalam KUHP juga bisa menyebabkan seseorang  yang tak bersalah dipenjara karena tuduhan sebagai dukun santet. Bisa saja muncul kasus, karena tak senang dengan tetangga sebelah, warga ramai-ramai menuduhnya sebagai dukung santet. Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menilai pasal soal santet bisa disalahgunakan. Apalagi masyarakat Indonesia gampang sekali terprovokasi.

Kita tentu tak ingin Indonesia mengalami peristiwa seperti Eropa di abad pertengahan. Saat itu marak aksi perburuan dan hukuman mati terhadap perempuan yang dituduh sebagai penyihir. Hanya karena pengakuan sepihak, orang yang tak bersalah bisa diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati.

Santet tak perlu masuk KUHP. Cukup diakomodasi dalam kaidah hukum pidana yang sudah ada. Misalnya tentang aturan menyangkut permufakatan jahat.

Masih banyak masalah lain yang lebih penting dibahas dalam RUU KUHP. Salah satunya soal kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan ketimbang mengurusi masalah seperti ini. Jangan sampai lembaga peradilan nanti sibuk menangani berbagai masalah yang tak bisa dibuktikan secara materiil. Lebih baik fokus pada tindak pidana yang lebih berbahaya, seperti korupsi. Sistem hukum Indonesia tak boleh mundur berabad-abad.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Ramai-ramai Mudik Dini

Ramadan (Masih) dalam Pandemi Covid-19

Kabar Baru Jam 8

Disability Right Fund (DRF) Mitra Disability People Organisation (DPO)