Minoritas

Pagi itu, para pengikut jemaat Ahmadiyah menggelar peluncuran dan diskusi buku. Tak lama segerombolan orang yang menyebut kelompoknya Paguyuban Pengawal NKRI datang dan menuntut pembubaran.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 08 Jan 2019 00:52 WIB

Author

KBR

Ilustrasi: Gerombolan Intoleran

Ilustrasi: Gerombolan Intoleran

Jadi atau dianggap minoritas di negeri ini rumit bukan kepalang. Meski kewajiban ditunaikan seperti warga lain, tidak berarti hak dasar bisa didapat. Selalu saja ada kelompok yang gerah lalu menindas minoritas seperti yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu lalu.

Pada pagi itu, para pengikut jemaat Ahmadiyah menggelar peluncuran dan diskusi buku. Tak lama segerombolan orang yang menyebut kelompoknya Paguyuban Pengawal NKRI datang dan menuntut pembubaran. Dasarnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri dan Pergub Jabar tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah  di tempat umum.   Mereka mengancam akan menggeruduk ke dalam masjid jika menolak membubarkan diri.

Mengikuti moto organisasinya, mengasihi semuanya dan tak membenci siapapun, para pengikut Ahmadiyah memilih membubarkan diri. Sungguh keteladanan buah dari kebesaran hati. 

Pemerintah pusat juga daerah mestinya malu, dan segera mencabut aturan tersebut. Aturan diskriminatif yang hanya menghasilkan persekusi pada kelompok rentan. Tugas utama negara sesungguhnya adalah melindungi kelompok-kelompok minoritas ini, bukan malah memfasilitasi kawanan  intoleran . 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.