EDITORIAL

Tegas

"Sikap tegas Presiden Joko Widodo kini diuji. Tak perlu melakukan kesalahan yang sama di masa lampau. "

Hari ini, izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia berakhir. One sebetulnya kesempatan bagi pemerintahan Jokowi 'menghukum' Freeport dengan tak lagi memperpanjang izin. Toh kita tahu, pembangunan smelter di Gresik masih jauh dari harapan. Bayangkan saja, hingga saat ini pembangunan smelter baru mencapai 14 persen. Jauh dari target yang diminta pemerintah; 30 persen.

Sesungguhnya, ini adalah kali kedua pemerintah memberikan ‘angin surga’ pada Freeport Indonesia mengekspor bahan mentah. Dan, ‘angin surga’ itu terjadi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Izin pertama diberikan pada 26 Januari 2015 dan izin kedua pada 29 Juli 2015. Sementara syarat utamanya yakni pembangunan smelter tak pernah digubris. Padahal, smelter ditujukan, agar aksi ‘pencurian’ tembaga yang dilakukan Freeport di Bumi Cendrawasih, bisa diminimalisir. Minimal, bisa menambah pemasukan negara. Dengan adanya smelter, nilai jual produk dari sumber daya alam akan meningkat.

Sudah banyak pihak meminta pemerintah tak lagi menuruti apa mau Freeport. Toh dalam Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sangat jelas memerintahkan bahwa terhitung sejak lima tahun diundangkan, tak boleh lagi ada aktivitas eksport konsentrat. Perusahaan tambang pun diwajibkan membangun smelter.

Seperti kita tahu, keberadaan Freeport di Bumi Cendrawasih belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua meski sudah 48 tahun berdiri di sana. Ironinya, sebagian besar masyarakat Papua yang miskin, justru hidup dekat tambang yang dikelola Freeport. Pemprov Papua bahkan menyebut kemiskinan di Papua masih sangat tinggi. Angkanya mencapai 31 persen, jauh di atas angka kemiskinan nasional.

Sikap tegas Presiden Joko Widodo kini diuji. Tak perlu melakukan kesalahan yang sama di masa lampau. Apalagi, melihat gelagat Jokowi yang tak ingin memperpanjang kontrak Freeport.

Jadi Pak Jokowi, ketegasan Anda kami tunggu.

• PT Freeport
• Presiden Joko Widodo
• smelter