Transaksi Nontunai Jadi Celah Baru Politik Uang di Pilkada

Dengan transaksi digital, proses pembuktian menjadi lebih kompleks.

KBR, Yogyakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ummi Ilyana menyebut, tren penggunaan transaksi nontunai menjadi celah baru praktik politik di Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya, kemudahan pengiriman dana secara digital ini menjadikan aliran uang dalam kampanye sulit dilacak. Sebab para pelaku politik uang ini bisa dengan mudah mengirimkan aliran dana ke rekening lain secara terpecah.

"Di tahun 2020 money politic itu modusnya masih konvensional. Orang masih bawa kantong kresek, masih bawa tas, masih bawa uang cash. Nah di 2024 ini tren berubah, semua sudah serba digital. Modus money politic itu mengikuti trennya," katanya di Yogyakarta, Selasa (1/10/2024).

Berkaca pada fenomena itu, Ummi meminta penyelenggara pemilu dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan selama masa kampanye.

Menurutnya cukup sulit untuk membuktikan terjadinya politik uang dengan metode cashless.

"Bawaslu memerlukan bukti materiil dan formil. Dengan transaksi digital, proses pembuktian menjadi lebih kompleks," ujarnya.

Ummi mengakui dari pengalaman pilkada sebelumnya, DIY berada di peringkat kedua tertinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu se-Indonesia. Karenanya, sebagai antisipasi praktik ini, Bawaslu berencana meningkatkan kapasitas tim pengawasan dalam hal forensik digital.

"Bawaslu juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital untuk memantau transaksi mencurigakan selama masa pilkada ini. Kami juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan tidak segan melaporkan jika menemui hal-hal yang mencurigakan, baik itu transaksi tunai maupun digital," pungkasnya.

Baca juga:

• Biaya Politik Tinggi, Kepala Daerah Cari Celah Mengembalikan Modal
• Anggota DPR PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan
• Darurat Politik Uang, Prof Burhanuddin Muhtadi: RI Tertinggi Ketiga Dunia