Pengangguran Naik, Pemerintah Bakal Sulit Menciptakan Lapangan Kerja

Angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 naik sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibandingkan Februari 2024.

AUTHOR / Aura Antari, Resky Novianto

-

EDITOR / Sindu

Senin 12 Mei 2025 pukul 09.00 WIB

BacakanBagikan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Pemerintah diperkirakan sulit menciptakan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran yang terus bertambah.
• International Monetary Fund (IMF) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan persentase pengangguran tertinggi di antara enam negara anggota ASEAN pada April 2024.
  
• Pengangguran turut menyumbang angka kriminalitas di daerah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KBR, Jakarta- Pemerintah diperkirakan sulit menciptakan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran yang terus bertambah.

Perkiraan itu disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menanggapi peningkatan jumlah penggangguran di Indonesia pada Februari 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 naik sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibandingkan Februari 2024.

Bhima menjelaskan alasan mengapa pemerintah bakal sulit menciptakan lapangan kerja baru. Dua faktornya adalah melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan besarnya utang jatuh tempo.

Per akhir Maret, APBN tercatat defisit sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43% produk domestik bruto (PDB).

“Nah, dari sisi pemerintah, problemnya adalah pemerintah ini mengurus masalahnya sendiri belum bisa. Mereka melakukan efisiensi anggaran, karena ada pelebaran defisit APBN, dan juga utang jatuh tempo yang dibayar besar sekali,” kata Bhima.

Sedangkan utang jatuh tempo Indonesia pada tahun ini mencapai Rp800-an triliun, naik 85 persen dibanding 2024 yang ada di angka Rp433,49 triliun.

"Belum termasuk bunga utangnya. Akibatnya di kuartal pertama 2025 itu terjadi penurunan atau kontraksi belanja pemerintah sampai minus 1,3 persen secara tahunan," jelas Bhima kepada KBR, Selasa, 6 Mei 2025.

"Jadi, pemerintah susah sekali ini sekarang untuk menciptakan lapangan kerja kalau model APBN-nya adalah APBN yang ikat pinggang. Yang dibutuhkan sekarang dari segi APBN atau fiskal itu justru ekspansif, BUMN rekrut tenaga kerja lebih banyak, pemerintah belanjanya cepat terserap. Itu yang harus dilakukan dulu," lanjutnya.

Target

Kondisi saat ini juga membuat target penciptaan 19 juta lapangan kerja semakin sulit tercapai. Selain itu, ada tambahan empat juta orang angkatan kerja baru yang lulus dari perguruan tinggi, sekolah vokasi, maupun SMK. Sementara kondisi industri dan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia semakin rendah.

“Pada tahun 2020 saat pandemi, investasi asing sebesar 1 triliun rupiah mampu menghasilkan 1.300 lapangan kerja. Namun, pada tahun 2024, jumlah tersebut hanya mampu menciptakan 1.000 tenaga kerja,” ujarnya.

Bhima menilai, investasi yang masuk kini semakin padat modal dan tidak padat karya. Ia menekankan pemerintah perlu menghentikan efisiensi anggaran yang dinilai ugal-ugalan.

Satgas PHK

Bhima bilang, belanja pemerintah seharusnya diarahkan untuk mendorong serapan kerja di berbagai sektor. Bhima juga mengatakan perlunya keberadaan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), meskipun bersifat remedial dan bukan preventif. Namun, Satgas PHK dinilai memiliki peran kunci dalam hal pendataan.

“Data dari BPS dan Kementerian Tenaga Kerja masih belum mencakup pekerja outsourcing yang diputus kontraknya, pekerja sektor informal, serta pekerja kontrak yang di-PHK. Data tersebut belum tersedia secara by name by address,” jelasnya.

Kata dia, Satgas PHK bertugas melakukan pendataan diikuti penyelenggaraan bursa kerja nasional. Bursa kerja ini untuk menghubungkan korban PHK tanpa diskriminasi umur dengan pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja baru.

Melalui job fair atau bursa kerja tersebut, diharapkan para korban PHK dapat kembali bekerja di sektor formal.

Diskriminasi

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan peningkatan angka pengangguran terjadi akibat berbagai faktor.

"Angka pengangguran pada bulan Februari ini kan meningkat. Ini sebenarnya menjadi indikator bahwa terjadi tekanan dari sisi industri formal, khususnya sektor padat karya. Ini banyak sekali terpukul, mereka melakukan efisiensi habis-habisan, biaya produksinya meningkat, permintaan domestiknya lesu berhadapan dengan banjir barang-barang impor," ujarnya.

Di satu sisi, Bhima juga mengkritik pembukaan lapangan kerja di Indonesia yang kerap melakukan diskriminasi usia pada proses rekrutmen. Mereka hanya menerima calon dengan batas usia tertentu tanpa mempertimbangkan relevansi usia dan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.

"Jadi, mereka sulit untuk masuk kembali ke sektor industri yang formal atau sektor jasa yang formal. Nah, diskriminasi usia kerja inilah yang membuat akhirnya para korban PHK, itu pun sebagian kalau pekerja kontrak enggak dapat pesangon," ungkapnya.

“Akhirnya masuk ke sektor-sektor informal, misalnya jadi pekerja ojol, kemudian kurir, kurir paket, ada juga yang membuka warung,” imbuhnya.

Tertinggi

Bhima menyebut, PHK massal belakangan ini membuat tingkat pengangguran Indonesia tertinggi di ASEAN.

International Monetary Fund (IMF) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan persentase pengangguran tertinggi di antara enam negara anggota ASEAN pada April 2024. Persentase pengangguran di tanah air mencapai 5,2 persen atau selisih 0,1 persen di atas Filipina.

"Kemudian ekspornya juga tersendat, karena adanya pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Jadi, kalau dilihat mereka yang banyak di-PHK, itu kan kalah bersaing dengan angkatan kerja usia muda. Itu pun juga pengangguran usia muda kita tertinggi di ASEAN, ada sekitar 13% lebih pengangguran usia muda, 15-24 tahun," ungkapnya.

Daerah

Tingginya angka pengangguran juga terlihat di sejumlah daerah, semisal Papua dan Papua Barat Daya. BPS mencatat meningkatnya tingkat pengangguran di kedua wilayah tersebut pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024.

Dari total 431.276 penduduk usia kerja di Papua Barat, 308.126 orang termasuk angkatan kerja. Dari jumlah itu, angka pengangguran tercatat 12.965 orang atau setara 4,21 persen dari total angkatan kerja.

Anggota Komisi Ketenagakerjaan (IX) DPR RI, Obet Rumbruren menyoroti tingginya angka pengangguran dua wilayah itu.

Obet menyebut, kondisi tersebut turut menyumbang tingginya tindak kriminal di Papua Barat. Ia menekankan tindakan kriminal tersebut disebabkan kesenjangan sosial di masyarakat.

"Kondisi saat ini di Papua Barat sedang terjadi adalah masih tingginya angka pengangguran, Pak. Yang mengakibatkan tingginya angka kriminal. Seperti jambret, begal, pencuri, dan perampokan. Mungkin, Bapak Menteri sudah pernah dengar," ujarnya.

"Saya sendiri tidak bisa mengatakan bahwa yang salah itu mereka-mereka itu. Ini karena kesenjangan sosial. Orang lapar makanya terpaksa melakukan itu. Dan yang korban adalah masyarakat," imbuhnya.

"Dengan demikian, saya minta untuk menjadi perhatian pemerintah pusat untuk membuka balai latihan yang berbasis mikro. Di dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terdapat dua poin yang sangat relevan dengan sektor ketenagakerjaan, yaitu peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," ungkapnya.

Naik

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 naik sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibandingkan Februari 2024.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, peningkatan itu sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang, sehingga totalnya menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025.

Amalia menjelaskan, angkatan kerja mencakup individu yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan atau menganggur

“Dari jumlah angkatan kerja tersebut tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” ujar Amalia dalam konferensi pers di YouTube BPS RI, Senin, (5/5/2025).

Di sisi lain, data BPS menunjukkan penduduk yang bekerja per Februari 2025 juga meningkat 3,59 juta menjadi 145,77 juta orang.

Mayoritas penambahan pekerja ini berada pada status pekerja penuh yang mencapai 96,48 juta orang atau bertambah 3,21 juta orang dibandingkan Februari tahun lalu, diikuti pekerja paruh waktu sebanyak 37,62 juta orang atau naik 820 ribu orang.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional menurun tipis menjadi 4,76 persen, tetapi TPT laki-laki justru mengalami kenaikan.

SMA dan SMK

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, tingkat pengangguran tertinggi berusia 19-24 tahun. Dari jumlah itu, proporsi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatatkan jumlah pengangguran tertinggi.

“Lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya,” kata Yassierli saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari ANTARA, Senin, (5/5/2025).

Yassierli menjelaskan, lulusan sekolah menengah atas (SMA) menempati peringkat kedua dengan porsi 7,10 persen tingkat pengangguran, sekolah dasar dan menengah pertama 2,90 persen, diploma 4,80 persen, dan universitas 5,30 persen.

Menurutnya, kondisi ini dilatarbelakangi adanya ketidakcocokan siswa dengan jurusan yang diambil.

Upah Buruh

BPS melaporkan, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai pada Februari 2025 adalah Rp3,09 juta, tumbuh 1,78 persen dari Februari 2024 yang tercatat Rp3,04 juta.

BPS menyebut rata-rata upah buruh laki-laki Rp3,37 juta, sedangkan rata-rata upah buruh perempuan Rp2,61 juta

“Rata-rata upah buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar Rp4,35 juta, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar Rp2,07 juta,” demikian BPS dalam laporannya, Senin.

Baca juga:

• Ekonomi Indonesia Tak Punya Fondasi Kuat, Mudah Terempas