NASIONAL

Jokowi: Tuntutan Masyarakat Makin Tinggi, Sedikit-sedikit Diviralkan

"Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa sedikit viralkan, ada apa viralkan."

AUTHOR / Astri Septiani

EDITOR / Wahyu Setiawan

World Water Forum
Presiden Jokowi saat pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencegah penyimpangan penggunaan uang negara dengan memberi arahan dan tuntunan yang tepat. Kepala negara tak ingin BPKP hanya fokus mencari kesalahan yang justru akan memperlambat pembangunan.

Jokowi mewanti-wanti, saat ini tuntutan masyarakat kepada negara makin tinggi.

"Ke depan tantangan akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah itu akan semakin besar, pasti ini membesar. Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa sedikit viralkan, ada apa viralkan. Dan ke depan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan masyarakat itu. Dan juga kompetisi antarnegara akan semakin ketat," kata Jokowi pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (22/05/24).

Jokowi menekankan BPKP memiliki peran penting dalam mengawal kesinambungan pembangunan, agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal.

Presiden menegaskan pentingnya memastikan program pembangunan sampai kepada tujuan tanpa menyalahi aturan dan mencari kesalahan.

Ia juga menginstruksikan BPKP untuk berinovasi melalui pemanfaatan teknologi.

"Sekarang sudah banyak tools-nya seperti platform redetection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira bapak ibu lebih tahu, ada rescoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran, ada semuanya, ada sistem robotik proses automation untuk otomatisasi pengawasan, ada sensor internet of thing dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau," tambahnya.

Baca juga:

Editor: Wahyu S.

  • Presiden Jokowi
  • viral
  • BPKP
  • keuangan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!