NASIONAL
Budiman Sebut Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Sudah 90%, Apa Itu?
Budiman menambahkan, rencana induk pengentasan kemiskinan 2024-2029 sudah bisa dirilis bulan ini sambil menunggu RPJMN Bappenas.
AUTHOR / Ken Fitriani
-
EDITOR / Resky Novianto

KBR, Yogyakarta- Kepala Badan Percepatan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko mengatakan penyusunan rencana induk untuk pengentasan kemiskinan bakal segera dituntaskan.
Budiman menyebut program konkret pengentasan kemiskinan dengan penyusunan rencana induk itu sudah berjalan 90 persen. Meski demikan, data itu belum bisa dirilis karena masih menunggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Pertama konkretnya adalah menyusun rencana induk dulu. Kami sudah berproses 90 persen sudah jadi rencana induk itu, tapi kami untuk menerbitkan harus nunggu RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional nya Bappenas. Tapi rencana induknya sudah kami selesaikan 90 persen," katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (4/2/2025).
Budiman menjelaskan, rencana induk itu juga sudah didiskusikan dengan Bappenas. Selanjutnya, Badan Percepatan Kemiskinan juga sudah melakukan koordinasi antar kementerian dan mencari titik-titik dan kantong-kantong kemiskinan yang ada di wilayah dan membangun investasi di sana.
"Sebagai lembaga baru, kami sedang menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Kebetulan SOTK masih ada di Kementerian Hukum, belum diturunkan, begitu diturunkan kami akan segera menyusun SOTK nya," jelasnya.
Budiman menambahkan, rencana induk pengentasan kemiskinan 2024-2029 sudah bisa dirilis bulan ini sambil menunggu RPJMN Bappenas.
"Kan kita nggak boleh mendahului RPJMN Bappenas. Kita koordinasi-koordinasi," imbuhnya.
Terkait dengan efisiensi anggaran, Budiman menilai, ini adalah langkah yang sangat tepat. Sebab bagaimanapun juga, tugas dan misi yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan, swasembada lapangan soal perumahan rakyat, membutuhkan pendanaan yang luar biasa dan efisiensi anggaran.
"Saya pikir kita harus mulai berlatih, pemerintah, para pembantu presiden, para birokrasi, bahwa kita memang harus mengurangi kerja-kerja yang sifatnya seremonial.
Sifat-sifat yang administrasi yang terlalu berlebihan dan lebih ke substantif, karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat sendiri mengentaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Menurut saya itu lebih untuk rakyat, dan kami sebagai pelayan rakyat sangat memahami dan menyetujui langkah beliau," pungkasnya.
Baca juga:
- Alasan Muhaimin Yakin Kemiskinan Ekstrem Bisa Segera Hilang
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!