Anggota Kabinet Merah Putih Sowan ke Jokowi, Pertaruhan Loyalitas Menteri Prabowo

"Saya kira ketika ada loyalitas ganda dan kepemimpinan kembar tentu akan terjadi tarik ulur kepentingan. Di mana cawe-cawe Jokowi disinyalir oleh publik masih lumayan kuat dalam pemerintahan Prabowo,"

AUTHOR / Shafira Aurel, Yudha Satriawan, Resky Novianto

-

EDITOR / Resky Novianto

Selasa 15 April 2025 pukul 17.20 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta- Momen Idulfitri 2025 dimanfaatkan oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto untuk sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah.

Kunjungan para menteri itu dilakukan secara bergantian pada 8-11 April 2025.

PDI Perjuangan menilai kunjungan jajaran menteri Prabowo ke kediaman Jokowi sah-sah saja untuk dilakukan.

Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli mengingatkan agar jangan ada loyalitas ganda dalam pemerintahan Prabowo.

"Faktanya matahari itu cuma satu, cuma matahari yang satu itu bisa terjadi gerhana kalau ditutupi oleh objek yang lain. Menurut saya juga ucapan dua menteri itu bisa menunjukkan loyalitas yang ganda. Bagaimana mungkin suatu kabinet bisa menjalankan instruksi Presiden, tapi yang di dalamnya itu memiliki loyalitas yang ganda. Nah ini yang berbahaya," ucap Guntur kepada KBR, Selasa (15/4).

"Saya kira presiden Prabowo bisa menertibkan model menteri-menteri yang punya loyalitas yang ganda itu guna melaksanakan pemerintahan yang efektif, tepat, dan sesuai dengan visi dan misinya Presiden Prabowo Subianto. Bukan visi misi yang lain,"tambahnya.

Total ada tujuh menteri yang datang ke kediaman Jokowi. Diantaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono.

Selain itu ada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pengakuan Menteri Hingga Anggap Jokowi Bos

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menyebut kunjungannya bertepatan dengan agenda mudik ke kampung halaman sang istri di Sragen, Jawa Tengah.

Selain itu, Bahlil juga menjelaskan kedatangannya ini sebagai bentuk untuk merawat silaturahmi. Pasalnya, ia mengaku memiliki hubungan dekat dan banyak belajar selama menjadi Menteri di kabinet Jokowi.

"Ya kangen sama Bapak juga, sama Ibu makan sama-sama terus ngomong-ngomong ringan ya perkembangan ekonomi ya. Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan," ujar Bahlil di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/4/2025).

Dalam kunjungannya, Bahlil bahkan menggunakan jet pribadi dan mengajak seluruh anggota keluarganya.

Senada, Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin justru kompak menyebut bahwa Jokowi adalah bos nya, dan maka dari itu mereka ingin merawat tali silaturahmi.

"Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya," katanya seusai pertemuan dengan Jokowi, Jumat (11/4/2025).

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kunjungan ke rumah Jokowi hanya silaturahmi biasa.

" Lebaran kan moment silaturahmi. Ya ngobrol banyak dengan pak Jokowi. Saya kan dulu pernah jadi menterinya pak Jokowi selama 2 tahun. Ngobrol ekonomi lah. ( Tanggapan sebagai ketua umum PAN soal pertemuan Presiden Prabowo dengan Megawati?) Ya silaturahmi itu bagus. Sudah ya. Terima kasih", ujar Zulhas sambil bergegas menuju mobilnya, Rabu (9/4/2025).

Lebih lanjut Zulhas menjelaskan dirinya pernah masuk kabinet pemerintahan Jokowi saat masih menjabat Presiden. 

"Banyak belajar dari pak Jokowi," imbuh Zulhas.

Istilah 'Matahari Kembar'

Sebelumnya pada Februari 2025, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah mengingatkan Prabowo soal 'Matahari Kembar'.

SBY menegaskan, dirinya menghormati posisi Prabowo sebagai presiden dan sebaliknya. Namun, SBY mengingatkan Prabowo agar tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia.

“Falsafah saya, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo tak boleh ada matahari kembar,” kata SBY.

Bahkan, kini istilah 'matahari kembar' di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali ramai diperbincangkan. 

Istilah ini mencuat usai sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai semestinya para menteri Kabinet Merah Putih harus mendapat izin Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu sebelum menemui mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia pun mengingatkan agar jangan sampai memunculkan kesan matahari kembar dalam pemerintahan. Menurutnya, hal ini menjadi penting untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi negara.

“Ini pesan saya cuma satu, jangan ada Matahari Kembar. Satu matahari saja sudah berat, apalagi kalau dua," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025).

Namun teranyar, pernyataan Mardani itu justru ditarik oleh PKS.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menekankan, pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi Mardani dan tidak bisa menjadi pernyataan resmi dari partai.

"Statement Pak Mardani soal 'Matahari Kembar’ adalah pernyataan pribadi. Tidak mewakili PKS. Pak Mardani sejak awal 2024 bukan Ketua DPP PKS lagi. Jadi, beliau tidak masuk dalam lingkar pengambil kebijakan politik di DPP,” kata Mabruri dalam rilis tertulis, Selasa (15/4/2025).

Istana dan Parpol Tepis Isu 'Matahari Kembar'

Merespon isu 'Matahari Kembar', Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta agar silaturahmi menteri ke rumah Jokowi itu tidak dikaitkan dengan politik. Menurutnya, kunjungan itu sebatas silaturahmi Lebaran.

"Silaturahmi-silaturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik," ujar Hasan kepada wartawan, Senin (14/4).

Hasan mengatakan, hubungan persaudaraan harus terus dirajut lantaran semua pihak masih dalam suasana lebaran.

Sementara dari kalangan parpol pendukung pemerintahan Prabowo, Partai Golkar menilai tak ada 'matahari kembar' seperti yang dikatakan beberapa pihak.

"Nggak (matahari kembar). Ini kan momentumnya Lebaran. Wajar kita sowan kepada orang yang dituakan atau dihormati. Justru kita respek pada orang yang masih mau mengunjungi orang yang sudah tidak dalam tampuk kekuasaan," kata Sekjen Partai Golkar Sarmuji, kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

Senada, Partai Demokrat mengatakan hanya ada satu yang memimpin pemerintahan saat ini yakni Presiden Prabowo Subianto.

"Matahari hanya satu, hanya Pak Presiden Prabowo Subianto gitu ya," kata Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putra di Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

"Janganlah kemudian silaturahmi misalnya ya, tadi diartikan hal yang negatif," tambahnya.

Bayang Jokowi Sulit Lepas?

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menilai kunjungan menteri Kabinet Merah Putih adalah bentuk dari sulitnya melepaskan bayang-bayang Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal ini bisa menjadi alarm bahaya yang harus segera diatasi dengan baik. Sebab jika tidak, selamanya pemerintahan Prabowo akan terus dihantui dan tidak bisa mandiri dalam menjalankan seluruh program kerja yang telah dibuat.

"Saya kira ketika ada loyalitas ganda dan kepemimpinan kembar tentu akan terjadi tarik ulur kepentingan. Di mana dalam cawe-cawe Jokowi disinyalir oleh publik masih lumayan kuat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Kita tahu faktor politiknya tentu karena Jokowi dianggap punya investasi terhadap kemenangan Prabowo-Gibran,” ucap Arif kepada KBR, Selasa (15/4/2025).

“Kedua, kita tahu juga Gibran merupakan anak kandung dari presiden Jokowi. Karena itu acap kali Jokowi masuk dalam ranah-ranah kebijakan publik yang dianggap penting, meskipun itu di belakang panggung," imbuhnya.

Arif menyarankan agar Prabowo Subianto menguatkan hubungan antara para partai pendukung dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih sebagai upaya untuk keluar dari bayang-bayang Joko Widodo.

Selain itu, Arif juga meminta Prabowo untuk mengubah cara berkomunikasi dengan jajaran. Hal ini menjadi penting agar tetap bisa berada dalam satu koridor yang sama dalam membangun Indonesia.

Pasalnya, Prabowo telah mengakui bahwa komunikasi menjadi salah satu kelemahan utama dalam pemerintahannya.

"Ketika seorang menteri tidak bisa komunikasi langsung dengan Presiden tentu ini menjadi agak masalah. Karena berbagai persoalan yang misalnya datang secara bergantian harus direspon cepat. Karena itu saya kira Presiden Prabowo Subianto perlu membukakan ruang komunikasi yang lebih luas, tidak eksklusif hanya pada orang-orang terdekatnya,” tutur Imam.

“Semua menteri saya harus diberi akses yang sama untuk bisa menyampaikan masukan, maupun laporan secara langsung pada presiden,”pungkasnya.

Baca juga:

- Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai, Kapan Usai?

- Sidang Eksepsi, Hasto Seret Nama Jokowi