NASIONAL
AHY dan Ekonom CELIOS Beda Tanggapan soal Maung Pindad
"Maung itu kan tidak pure dalam negeri, ya..."
AUTHOR / Ardhi Ridwansyah, Astri Septiani
-
EDITOR / Sindu
KBR, Jakarta– Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan mobil Maung pabrikan Pindad bagi para menteri.
Kata AHY, arahan itu disampaikan Prabowo saat pembekalan kabinet di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Alasannya, kata AHY, Prabowo ingin memajukan industri dalam negeri.
“Memang waktu di Magelang di Akademi Militer, Pak Presiden menyampaikan semangat beliau, saya hanya berani menyampaikan semangat beliau, karena sekali lagi kebijakannya saya belum tahu persis, ya, seperti apa yang akan ditetapkan tetapi yang beliau sampaikan adalah kita negara besar kenapa sih tidak berupaya untuk juga memiliki industri otomotif yang juga maju dan berkembang,” kata AHY di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Rabu, (30/10/2024).
AHY mengatakan, Prabowo mengajak para menteri menggunakan mobil Maung sebagai upaya mempromosikan kendaraan dalam negeri. Dari promosi tersebut, Pindad diharapkan bisa mengembangkan kendaraan yang lebih sempurna.
“Sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau mengajak dan berharap kita semua menjadi bagian untuk promosikan itu dengan cara menggunakannya,” ucapnya.
Pemborosan
Menanggapi rencana Prabowo, Ekonom Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) Nailul Huda khawatir pembelian mobil dinas baru berujung pemborosan anggaran.
"Maung itu kan tidak pure dalam negeri, ya. Perakitan atau assembly dalam negeri, tetapi komponennya tetap dari luar. Masalahnya adalah jika menggunakan mobil-mobil merek-merek lama yang biasa dipakai itu kan mereka sudah siap sedia, nih, barangnya ada, dan segalanya ada," katanya kepada KBR, Kamis, 31 Oktober 2024.
Ekonom CELIOS, Nailul Huda juga khawatir PT Pindad tak bisa memenuhi permintaan pembelian mobil Maung dalam jumlah banyak. Akibatnya, pemerintah harus dua kali menyiapkan anggaran untuk kendaraan yang akan dipakai menteri dan pejabat.
"Dan saya lihat ini apakah PT Pindad ini bisa menyuplai kendaraan dinas untuk menteri, wakil menteri, pejabat kabinet yang jumlahnya ratusan? Jangan sampai ini menimbulkan pembelian dua kali. Misalkan nih Pindad belum siap lalu 'ya beli mobil dulu deh, Camry atau apa' yang pada akhirnya pemborosan," katanya.
Bijak
Nailul mendorong pemerintah bijak mengelola anggaran dengan melakukan sewa, ketimbang membeli kendaraan menteri setiap tahun yang dinilai lebih menguras anggaran.
"Nah, saya lihat sebenarnya mungkin secara anggaran pasti ada dianggarkan, tetapi masalahnya adalah untuk bergunanya sampai kapan ataupun ke depannya misalkan diganti lagi mau diganti dengan yang lainnya. Nah, itu menurut saya akan pemborosan anggaran. Saya rasa ini yang harus dipikirkan oleh Prabowo juga, ketika menjadikan Maung ini sebagai mobil dinas pejabat negara. Itu baru dari menterinya saja, ya, belum kita berbicara soal eselon satunya. Bayangkan ada berapa eselon satu," pungkasnya.
Baca juga:
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!