RAGAMADV

7 Pimpinan Baru LPSK Periode 2024-2029 Siap Bangkitkan Semangat Perlindungan

"Pada tahun 2023 tercatat 7.645 permohonan perlindungan dari masyarakat yang diterima LPSK."

AUTHOR / Paul M Nuh

EDITOR / Paul M Nuh

7 Pimpinan Baru LPSK Periode 2024-2029 Siap Bangkitkan Semangat Perlindungan

KBR, Jakarta - Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK resmi mengambil sumpah jabatan untuk 7 pimpinan baru LPSK Senin, 20 Mei 2024. Seremoni serah terima jabatan dilakukan di Auditorium LPSK pada Rabu, 22 Mei 2024. Serah terima jabatan dihadiri juga oleh beberapa pejabat terkait, antara lain Lili Pintauli Siregar (Anggota LPSK 2008-2018), Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati, Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK Tuti Wahyuningsih, perwakilan BNPT, Lembaga Aliansi Indonesia dan para advokat.

Dalam laporan tahunan LPSK tahun 2023, hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya dalam Tindak Pelanggaran HAM yang yang Berat, Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Terorisme, Perdagangan Orang, Tindak Pidana Seksual terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Penyiksaan, Penganiayaan Berat, dan tindak pidana lain yang mengancam jiwa.

Pada tahun 2023 tercatat 7.645 permohonan perlindungan dari masyarakat yang diterima LPSK. Korban Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kasus paling banyak (2.774 permohonan). Dalam kasus ini LPSK berhasil melakukan penghitungan kerugian korban (restitusi) sebesar Rp2,6 triliun.

Kasus kedua terbesar adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (1.297 permohonan), disusul Pelanggaran HAM Berat (596 permohonan), serta Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (973 permohonan).

Tahun 2023 LPSK mencatatkan 8.162 pemohon yang terlindung, memberikan program perlindungan bagi saksi korban sebanyak 10.021 program. Program berupa fasilitas restitusi 5.570, yang merupakan program perlindungan terbanyak yang diberikan LPSK sepanjang 2023.

Selain itu, program perlindungan lain yang diberikan adalah Hak Prosedural sebanyak 1.530 program serta bantuan medis bagi korban tindak pidana.

Catatan baik ini membuat LPSK berusaha untuk terus memberikan perlindungan yang terbaik kepada saksi dan korban yang mudah diakses dan transparan bagi seluruh masyarakat. LPSK juga selalu transparan dalam melakukan pengelolaan anggaran, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM sebagai upaya membangun pemerintahan yang lebih baik.

Baca juga: 

LPSK: Harus Ada Penjara Khusus Justice Collaborator

  • korban
  • saksi
  • LPSK

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!