Share This

Mahaka Siap Penuhi Deadline Auditor

Nantinya hasil audit bakal diumumkan ke publik.

, BERITA , OLAHRAGA

Sabtu, 17 Okt 2015 18:12 WIB

Logo Piala Presiden

KBR, Jakarta- Penyelenggara Piala Presiden Mahaka Sports and Entertainment menyatakan siap menyerahkan laporan keuangannya untuk diaudit. Sekjen Mahaka, Cahyadi Wanda mengaku yakin bakal mampu memenuhi tenggat waktu yang ditentukan auditor independen, Price Waterhouse Coopers. Kata dia, laporan yang telah diaudit bakal diumumkan ke publik sebulan setelah laga final digelar.

"Kami transparan kepada publik, publik bisa melihat, jumlah yang didapat klub, selama ini mungkin orang nggak banyak tahu berapa sih klub itu dapat uang. Dan masih ada lagi pembagian dari tv rating, kami akan membuat klasifikasi tv dengan rating terbaik akan mendapat bonus lagi, kami akan buka-bukaan saja," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (17/10).

"(Mahaka bisa menjalankan deadline?) Harus bisa makanya mereka independen, mereka nggak mau tahu, deadline segini ya kalian harus menyerahkan dokumennya segini," ujarnya lagi.

Sementara, Ketua Dewan Pengawas Piala Presiden Maruarar Sirait mengkonfirmasi pembayaran Rp 1,2 miliar kepada Persib Bandung dan Sriwijaya FC. Dalam konferensi pers jelang laga final di Hotel Century hari ini, manajer dan kapten kedua klub menyatakan telah menerima uang tersebut dari pihak penyelenggara.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.